Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak China untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19 sembari memberikan dukungan yang lebih kuat kepada sektor propertinya yang bermasalah untuk memulihkan kepercayaan dan mengurangi risiko dari perlambatan ekonomi global.

“Meskipun strategi nol-Covid menjadi lebih gesit dari waktu ke waktu, kombinasi varian Covid-19 yang lebih menular dan kesenjangan yang terus-menerus dalam vaksinasi telah menyebabkan penguncian yang lebih ketat, membebani konsumsi dan investasi swasta, termasuk di perumahan,” kata Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana pertama IMF.

"Ke depan, kalibrasi ulang lebih lanjut dari strategi Covid-19 harus dipersiapkan dengan baik, termasuk meningkatkan kecepatan vaksinasi dan mempertahankannya pada tingkat tinggi untuk memastikan bahwa perlindungan tetap terjaga," imbuhnya.

Baca juga: Kondisi Covid-19 dan Perlambatan Ekspor Bikin Ekonomi China Mengalami Kemerosotan

Adapun, IMF memperkirakan perekonomian China akan menyusut seiring dengan pembatasan ketat Covid-19 yang diterapkannya.

Di samping itu, IMF merekomendasikan bahwa kebijakan fiskal China harus netral pada 2023 setelah mendapat dukungan kuat tahun ini.

Dilansir dari Reuters, IMF juga memuji dukungan dari pihak berwenang China baru-baru ini untuk sektor properti yang tengah merosot, termasuk program pinjaman untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

"Membangun upaya ini, mekanisme tambahan yang kuat dan didanai dengan baik diperlukan untuk menyelesaikan proyek bermasalah yang belum selesai dan melindungi pembeli presale baru dari risiko tidak selesai, sementara langkah-langkah kesabaran harus dihapus," kata Gopinath.

"Langkah-langkah ini akan membantu memulihkan kepercayaan pembeli rumah dan memfasilitasi restrukturisasi berbasis pasar," imbuhnya.

Terakhir, IMF juga memperbaharui seruannya yang sudah berlangsung lama untuk lebih banyak reformasi berbasis pasar di China, termasuk memastikan "netralitas persaingan" antara perusahaan swasta dan perusahaan milik negara.