TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan semakin membaik dengan angka pengangguran menurun ke 5,86 persen.

Meski begitu, Ida Fauziyah mengungkapkan ada tiga tantangan dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030.

"Tiga tantangan besar tersebut antara lain, pertama, rendahnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja Indonesia ditandai 56% pekerja adalah lulusan SMP kebawah, besarnya pekerja sektor informal dan masih rendahnya TPAK Perempuan (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)," ujar Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ida dalam sambutannya pada kegiatan bertajuk Kolaborasi Menuju Indonesia Kompeten 2030 yang digelar Gerakan Nasional Indonesia di BPJS Institute, Bogor.

Sementara tantangan kedua, kata Ida, adalah fenomena teknologi 4.0 yang berdampak besar pada pergeseran kebutuhan akan kompetensi dan keterampilan kerja.

Lalu yang ketiga, adalah instabilitas politik dan perkonomian yang mendorong dunia ke arah krisis pangan  dan resesi ekonomi global yang pasti akan kita rasakan dampaknya di Indonesia.

Dirinya menekankan bahwa perlindungan dan pengakuan terhadap kompetensi sumber daya manusia kita ditunjukkan dengan adanya sertifikasi kompetensi.

"Dengan pemahaman yang sama mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi di segala bidang agar kualitas SDM kita terjamin, diakui secara nasional dan internasional," tutur Ida.

Selain itu, sertifikat kompetensi juga memiliki manfaat yaitu sebagai alat untuk memudahkan rekrutmen pegawai.

Lalu memudahkan penempatan dan penugasan serta memudahkan pengaturan pengembangan karir dan diklat pegawai.

Sehubungan dengan urgensi sertifikasi bagi tenaga kerja dan pemberi kerja, Kementrian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Kepmenaker No. 115 Tahun 2022, tentang pemberlakukan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia.

Ida mendorong agar asosiasi yang bergerak di bidang kompetensi seperti GNIK dapat mendorong anggotanya untuk dapat mendukung kepmen ini.

"Dengan mewajibkan stakeholdernya terutama karyawan, pegawai dan pimpinan di level General Manager untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sehingga kualitas SDM/tenaga kerja kita terjamin, diakui di pasar tenaga kerja baik nasional maupun global," kata Ida.

Dirinya berharap agar kolaborasi menuju Indonesia kompeten 2030 ini dapat memberikan manfaat.

Baca juga: AHY Singgung 8,4 Juta Pengangguran di Indonesia: Banyak Mahasiswa Khawatir

Sementara itu, Ketua Advisory Committee GNIK, Dr Achmad S. Ruky, MBA menyampaikan bahwa Top 300 HR leaders di Indonesia memberikan solusi bagaimana membangun SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Sudah saatnya praktisi MSDM memikirkan lebih dari wilayah tanggjungjawabnya untuk kepentingan bangsa secara luas," ucap Achmad.

Sementara itu Ketua Steering Committee GNIK, Yunus Triyonggo, menegaskan kembali peran GNIK dalam membangun kolaborasi menuju Indonesia Kompeten 2030.

"Melalui pembentukan ekosistem Talenta Unggul dalam identifikasi, pengembangan, sebagai agen perubahan, dan jembatan antar berbagai pemangku kepentingan; pemerintah, praktisi industri dan akademisi di bidang MSDM," kata Yunus.

Kontribusi GNIK dalam kegiatan ini dirupakan dalam jajak pendapat mendefinisikan Karakter Kepemimpinan Nasional Periode 2024 – 2029.