Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah mendapatkan persetujuan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp10 triliun dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk anggaran kerja di 2023.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, anggaran jumbo yang diperoleh Perseroan salah satunya digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Dia mengungkapkan, masih ada ribuan desa di wilayah 3T yang belum menikmati listrik PLN.

Desa-desa tersebut berlokasi di tempat yang sangat sulit terjangkau, terisolasi, berada di wilayah terpencil, dan bahkan di perbatasan antar negara.

"PMN digunakan untuk meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN. Di tahun 2021, RDB PLN 90,78 persen dan dengan hadirnya PMN RDB PLN meningkat menjadi 90,97 persen di Oktober 2022 dan akan terus meningkat menjadi 93,83 persen di tahun 2023," ucap Darmo dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Ia melanjutkan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu antara Rp25 juta hingga Rp45 juta per pelanggan.

Meski demikian, hal ini mau tidak mau wajib dilakukan PLN, meskipun biaya pengembangan infrastruktur ketenagalistikan secara komersial menjadi tidak feasible.

Tak hanya berfokus dalam meningkatkan rasio RDB, PMN yang diperoleh juga akan digunakan PLN untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru terbarukan.

Menurut Darmo, banyak sumber daya alam setempat di daerah 3T yang dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik ke daerah tersebut sebagai sumber energi baru terbarukan.

Baca juga: PLN: Belanja Perseroan Senilai Rp200 Triliun Digunakan Untuk Industri Dalam Negeri

PLN memastikan siap melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan percepatan transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

"PLN akan melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem setempat agar jangkauan perluasan pelayanan listrik desa pada sistem yang terhubung ke grid terus dapat ditingkatkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2022, PLN mengajukan PMN sebesar Rp5 triliun yang sudah cair 100 persen dalam 2 tahap pada tanggal 24 dan 27 Oktober 2022.

Baca juga: PLN Berhasil Pulihkan 100 % Kelistrikan Terdampak Gempa Cianjur, 326 Ribu Pelanggan Kembali Menyala

Penggunaan PMN Rp5 triliun dengan alokasi masing-masing fungsi untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp220 miliar, transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil sebesar Rp2,56 triliun.

Serta, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan dan mendukung pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp2,22 triliun.

Sementara, di 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun, dengan alokasi masing-masing regional sebagai berikut.

Pertama, fungsi Pembangkit EBT untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA, PLTS, PLTP dan PLTM tersebar sebesar Rp1,74 triliun.

Kedua, fungsi transmisi dan gardu Induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun.

Ketiga, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan sebesar Rp4,48 triliun.