Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total pangsa kredit UMKM dalam perbankan masih minim.

Hal itu diungkap oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dalam Rapimnas KADIN, Jumat (2/12/2022).

Pada angka 20 persen, Indonesia masih tergolong kecil dibanding negara lain yang bisa mencapai 60 persen.

Baca juga: Unggul Dalam Pemberdayaan UMKM, BRI Sabet Dua Penghargaan BI Awards 2022

Guna meningkatkan angka itu, Sri Mulyani menyebut beberapa instrumen yang mendukung peningkatan pangsa kredit tersebut.

Termasuk subsidi suku bunga kepada kredit usaha rakyat (KUR).

"Ada subsidi untuk imbal jasa premi kredit usaha kecil sehingga bank tidak merasa ragu dalam memberikan kredit. Karena kreditnya dijamin, di mana premi jaminannya dibayar oleh pemerintah. Ini melalui Askrindo dan Jamkrindo," katanya dikutip pada Senin (5/12/2022).

Subsidi pada KUR berupa pembayaran bunga.

Pemerintah memberikan subsidi sebesar selisih antara level bunga yang seharusnya dibayarkan perbankan, dengan lending rate kepada UMKM sebesar hanya enam persen.

Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga medesain dan merancang ulang KUR agar bisa lebih sempurna.

"KUR akan didesain berbeda. Ada yang diperuntukkan UMKM kecil, mikro, hingga menengah. Lalu bagi koperasi. Serta sektor tertentu seperti pertanian dan TKI, mereka membutuhkan skema kredit yang spesifik," ujarnya.

Baca juga: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Dinilai Mampu Mendorong Kemajuan UMKM di Daerah

Pada 2023, program bagi UMKM akan dinaikkan menjadi Rp 45,8 triliun karena target KUR akan dinaikkan kembali menjadi di atas 400 triliun.

Sehingga subsidi Bunga KUR yang tadinya hanya Rp 20 triliun akan melonjak mendekati dua kali lipatnya menjadi Rp 45 triliun.

"Ini menggambarkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh agar sektor usaha terutama mikro kecil dan menengah memiliki akses pendanaan, investasi, dan terutama juga pada tingkat interest yang affordable," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Dinilai Mampu Mendorong Kemajuan UMKM di Daerah

"Kondisinya memang sangat penting. Karena tahun depan itu interest rate cenderung naik karena suasana global dengan inflasi yang tinggi, juga kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh negara-negara maju menyebabkan Bank Indonesia juga harus melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kebijakan," ujarnya melanjutkan.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan dukungan melalui transfer APBN ke Pemerintah Daerah.

Ia ingin Pemerintah Daerah juga melakukan upaya membangun dan membina UMKMnya.

"Pembangunan sentra industri kecil menengah, revitalisasi 60 sentra industri kecil menengah, membangun 13 pusat pelayanan terpadu UMKM, dan dana penguatan kapasitas, serta peningkatan koperasi dan UMKM," kata Sri Mulyani.