TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) akan diberlakukan pemerintah pada bulan depan atau Januari 2023.

Namun, kebijakan bebas kendaraan ODOL disebut pengusaha akan menimbulkan kekacauan dan akhirnya berdampak kepada kondisi makro ekonomi di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan tersebut sudah direspon negatif oleh seluruh produsen di dalam negeri, karena berdampak pada penurunan kapasitas yang menyebabkan ongkos pengiriman akan naik dan harga-harga barang ikut terkerek.

Baca juga: Jawa Timur Khawatir Pendapatannya Menurun karena Kebijakan Zero ODOL Mulai 2023

"ODOL besok nih Januari (dilarang). Itu chaos tuh, sopirnya pasti ngamuk, pemilik barang pasti ngamuk, rakyatnya ngamuk karena harga barang jadi naik dan ketersediaannya kurang," ujar Hariyadi dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023: Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik yang dikutip dari Kontan, Selasa (5/12/2022).

Ia mencontohkan dari pengusaha keramik. Berdasarkan ilustrasi yang diterimanya dari Asosiasi Keramik, jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan menjadi Rp 5 ribu per meter persegi keramik. Itu hanya untuk pengiriman rata-rata di pulau Jawa saja.

Sementara jika dibandingkan dengan keramik impor dari China yang langsung ke titik ke pelabuhan besar, diberbagi kota di Pulau Jawa, maka ongkos pengiriman hanya Rp 1.800 per meter persegi.

Oleh karena itu, kebijakan ini akan memicu terjadinya inflasi. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan fase transisi dari penerapan kebijakan ini

"Pokoknya kita tidak boleh ODOL, tapi gak diberikan jalan bagaimana menuju zero ODOL. Apakah diberikan insentif, aja itu gak ada. Jadi langsung pokoknya gak boleh," katanya. 

Bikin Biaya Perawatan Jalan Bengkak

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menyatakan, membiarkan truk ODOL akan merusak infrastruktur jalan dan membuat biaya perawatan jalan menjadi meningkat.

"Kalau itu dibiarkan terus berjalan, pengeluaran pemerintah untuk membangun atau melakukan perbaikan jalan. Reservasi jalan itu jauh lebih besar kerugian dibanding dengan hasil yang diperoleh dari angkutan itu," ujarnya melalui laman YouTube DPR RI, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan, DPR bersama pemerintah berupaya mewujudkan zero ODOL pada tahun depan dengan berbagai upaya.

"Pemerintah dan kami juga mendorong seperti itu, bahwa insha Allah 2023 itu harus zero ODOL. Karena itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan hanya kepada pengusahanya, tapi juga ke karoseri, pembuat-pembuat karoseri ini harus dibenahi," kata Hamka.

Baca juga: Kebijakan Zero ODOL Dinilai Belum Mempertimbangkan Pilar Ekonomi

Dia menambahkan, yang terjadi di lapangan banya ditemukan dimensi kendaraan tidak seimbang dengan bodi karoseri dan hal itu juga yang menyebabkan truk ODOL yang merusak jalan.