Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan tidak masalah bila Pemerintah menaikkan tarif KRL Commuter Line.

Dikabarkan, kenaikan tarif KRL Commuter Line akan meningkat dari Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama menjadi Rp 5.000.

"UMR sudah naik, cukai rokok sudah naik, masa tarif angkutan tidak naik-naik," katanya ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (13/12/2022).

Ia kemudian membandingkan bagaimana tarif KRL di Solo memiliki harga yang lebih tinggi dari Jabodetabek, yaitu Rp 8.000.

Baca juga: Pengamat Transportasi Dukung Tarif KRL Commuter Naik Jadi Rp 5.000, Tidak Terlalu Berat Kok

"Orang Jakarta UMR sudah naik. Solo (UMRnya) cuma berapa tuh. Naik KRL aja Rp8.000," ujarnya.

Kenaikan tarif KRL Commuter ini belum akan terjadi pada akhir 2022 ini. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut awal 2023 menjadi waktu yang dipilih mereka.

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya dalam hal ini sudah menyiapkan aturan-aturan terkait kebijakan kenaikan tarif KRL.

"Jadi sebenarnya kita sudah siap untuk sesuaikan tarif KRL, sudah dikaji, dan Peraturan Menteri (Permen) sudah ditandatangani. Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan Public Service Obligation (PSO) bisa berkurang. Insya Allah di 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dikutip dari Kompas.com pada Rabu (14/12/2022).

Mengenai subdisi PSO yang diterima KRL Jabodetabek, Djoko merasa lebih baik dialihkan ke daerah lain.

"Sudah semakin enggak naik, makin kasian itu operatornya. Subsidi hanya untuk orang Jakarta. Daerah lain enggak kebagian itu," katanya.

"Kasian orang di luar Pulau Jawa yang butuh subsidi," ujar Djoko melanjutkan.