Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, MANILA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah menyetujui rekomendasi dari kementerian ekonomi untuk melanjutkan program pemotongan tarif komoditas beras dan bahan makanan lainnya hingga akhir 2023.

Menurut kantor kepresidenan Filipina, langkah yang diambil oleh presiden Ferdinand Marcos Jr tersebut dilakukan untuk menekan inflasi.

Dilansir dari Channel News Asia, tarif yang telah dimodifikasi dan disetujui pada 2021 akan berakhir pada akhir tahun ini, tetapi karena tingkat inflasi yang mencapai level tertinggi dalam 14 tahun membuat pemerintahan Ferdinand Marcos Jr memperpanjang program tersebut hingga 31 Desember 2023.

Baca juga: Kenaikan Inflasi Dongkrak Harga Perlengkapan Natal di Amerika Serikat

Hal tersebut sekaligus menandai tarif untuk beras impor akan tetap pada 35 persen, sedangkan pungutan impor untuk produk jagung dan babi akan tetap masing-masing sebesar 5 persen hingga 15 persen dan 15 persen hingga 25 persen,

Sementara itu, tarif impor batubara, bahan bakar utama pembangkit listrik, akan tetap nol setelah akhir tahun depan, tetapi akan kembali ditinjau secara berkala.

"Melalui kebijakan ini, kami akan menambah pasokan pangan dalam negeri, mendiversifikasi sumber bahan makanan pokok, dan meredam tekanan inflasi yang timbul dari kendala pasokan dan kenaikan harga input produksi internasional," kata Arsenio Balisacan, sekretaris perencanaan ekonomi Filipina.

Adapun inflasi harga konsumen (CPI) Filipina pada November lalu menyentuh angka 8,0 persen, jauh melampaui kisaran target bank sentral Filipina sebesar 2 persen hingga 4 persen untuk tahun ini.

Lantas dengan melonjaknya inflasi, bank sentral Filipina pun telah menaikkan suku bunga sebanyak tujuh kali tahun ini dan menandai pengetatan lebih lanjut pada 2023 untuk membawa inflasi kembali ke targetnya.

“Kami bertekad mengarahkan perekonomian Filipina untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi 6,0 persen hingga 7,0 persen pada 2023,” pungkas Balisacan.