Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Urusan Logistik (Bulog) memutuskan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga Akhir Desember 2022. Sebagian beras tersebut bahkan sudah masuk pada awal bulan ini.

Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga, bereaksi tegas atas keputusan ini, yang menurutnya akan merugikan petani dalam negeri.

"Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak jadi jangan main-main," kata Mikhael saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

Lanjutnya, dia menilai polemik impor beras tahun 2022 ini mencederai usaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu.

Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.

Baca juga: Beda Data Antar Anak Buah Presiden Jokowi Hingga Akhirnya Berujung Impor Beras Sebanyak 500 Ribu Ton

"Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras tapi kok sekarang malah ngimpor. Apa masih ada keterlibatan mafia ya?" ujarnya.

Masalah lainnya yang menjadi perhatian Mikhael adalah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Dimana Kementan mengatakan bahwa stok beras aman menurut data BPS.

"Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di Kementrian Pertanian," ucapnya.

Dirinya pun meminta, agar data terkait stok beras ini bisa segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. Sehingga tidak lagi menuai polemik yang berkaitan dengan impor beras.

"Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal," tandasnya.

Diketahui saat rapat dengan Komisi IV DPR Selasa (15/11/2022), Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan, akhir tahun 2022, akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton

Menurut Suwandi, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.

"Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton," kata Suwandi.

Baca juga: Pemerintah Pesan 500 Ribu Ton Beras, Mendag Zulkifli Hasan: 200 Ribu Ton Sudah Tiba di Tanjung Priok

Namun data yang dimiliki Bapenas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton (per 13 November 2022).

Di saat bersamaan, ujarnya, beras terpantau sudah memicu inflasi, di mana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4 persen dan 3%.

"Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651 ribu ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022," kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR, dikutip Kamis (15/12/2022).

Saat itu, Arief mengatakan, jika penambahan stok Bulog dari pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan dari luar negeri jadi pilihan.