Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.

Ia pun meminta jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Binoni Tio A Napitupulu kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen.

Baca juga: Implementasi Zero ODOL Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga Pangan di DKI Jakarta

Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto, meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang.

Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik sehingga memberikan dampak pada harga properti dan perumahan rakyat.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.

“Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso, menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya.

"Setiap biaya angkutan naik sebesar 5 persem, harga semen akan naik sekitar 25 persen sehingga bisa dibayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.

Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) Vallery Gabrielia Mahodim, juga meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya.

“Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online. Tetapi endingnya adalah hanya angin surga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami dari para sopir truk meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri,” kata Inces, sapaan akrabnya.