Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belasan ribu orang meneken petisi untuk mendorong kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk pekerja kantoran dan sebagainya, kembali diberlakukan.

Petisi tuntutan penerapan WFH ini pertama kali diunggah di situs change.org dan hingga Rabu (4/1/2023) pukul 12.18 telah ditandatangani oleh 13.796 orang.

"Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress," tulis petisi yang dibuat oleh akun bernama Riwaty Sidabutar dengan judul Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif.

Menurut Riwaty, jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan rumahnya. Ia sendiri harus menempuh 20 km untuk ke kantor.

"Yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40KM," tulisnya lagi.

Ia beralasan, WFH perlu kembali diterapkan karena cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu, ditambah lagi kemacetan yang kian menggila.

"WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah. Di rumah, saya merasa lebih percaya diri, lebih aman, dan juga merasa lebih nyaman," harap Riwaty.

Baca juga: Karyawan Perkantoran di Kawasan Mega Kuningan Sudah Diperintahkan WFH Rabu Besok

"Oleh karena itu, saya ingin meminta agar aturan wajib WFO 100 persen dikaji kembali. Sebagai pekerja, ada baiknya jika kita juga diberikan pilihan untuk dapat kerja dari rumah," tuturnya.

Ia menyebutkan beberapa negara, seperti Belanda sudah melakukannya, dan seharusnya Indonesia juga bisa.

Baca juga: Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH, Sepekan Wajib Kerja 40 Jam

"Saya yakin, dengan adanya aturan ini dari pemerintah, kantor-kantor akan dapat lebih fleksibel sehingga pekerja-pekerja pun bisa lebih nyaman. Dukung petisi saya ini, ya, teman-teman! Sebarkan juga ke kawan-kawan pekerjamu!," ungkap Riwaty.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa karyawan swasta yang bekerja di Jakarta boleh bekerja dari rumah atau WFH jika terjadi cuaca ekstrem.

Baca juga: Siasati Harga BBM Mahal, Ekonom INDEF Usulkan Karyawan WFH Seminggu 2 Kali

“Bisa melalui PPID menjelaskan mengkondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH,” kata Heru Budi Hartono saat konferensi pers Kerja Sama Penanggulangan Bencana antara BNPB dengan Pemprov DKI, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Heru menambahkan pihaknya juga bakal menyampaikan imbauan terkait potensi bencana seperti angin puting beliung, pada akhir 2022 hingga awal 2023 mendatang.

WFH Bisa Siasati Harga BBM yang Mahal

Sebelumnya, Ekonom INDEF Berly Martawardaya mengusulkan agar karyawan membiasakan lagi bekerja dari rumah atau work from home alias WFH dua kali dalam seminggu untuk menekan ongkos transportasi untuk pembelian BBM.

"Pemerintah bisa menjadikan realokasi subsidi BBM sebagai bagian kebijakan sistematis menuju ekonomi hijau dengan meningkatkan insentif untuk energi terbarukan, perbaikan transportasi publik di wilayah urban," ujar Berly Martawardaya dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).

"Perlu ditetapkan kerja dan kuliah dari rumah setidaknya 40 persen atau dua hari seminggu untuk mengurangi penggunaan BBM dan emisi karbon dalam jangka menengah," kata Berly Martawardaya.

Berly Martawardaya menilai pemanfaatan BBM bersubsidi selama ini tidak sesuai prinsip keadailan.

Kebijakan pemerintah mensubsidi harga BBM untuk membantu masyarakat tidak mampu. Namun fakta di lapangan tidak demikian.

"Konsumsi BBM didominasi oleh masyarakat mampu, di mana 80 persen pertalite dan 95 persen solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu sehinga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan," kata Berly.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah harus membuat penyesuaian harga BBM.

Pemulihan ekonomi setelah Covid-19 reda dan invasi Rusia ke Ukraina mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga melebihi USD100 per barel sejak Mei 2022. 

Kompensasi yang dianggarkan di APBN 2022 sebesar Rp18,5 triliun tidak cukup untuk menjaga harga solar dan pertalite. Melalui Perpres 98/2022, alokasinya pun ditambah menjadi Rp252,4 triliun.

Namun ternyata masih tidak mencukupi sehingga diperkirakan perlu tambahan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp195,6 T sampai akhir tahun 2022.

"Anggaran kompensasi BBM sebesar Rp448,1 triliun mendekati 15 persen dari APBN 2022 alias melebihi semua katagori belanja lain kecuali pendidikan," ujarnya.

Padahal dari tiga fungsi APBN yaitu stabilisasi, distribusi dan alokasi.

"Maka tidak tepat bila fungsi stabilitasi, dalam konteks ini harga solar dan pertalite ketika harga minyak global meroket, mengalahkan dua fungsi lainnya," ujar Berly.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu memilih dari banyak opsi yang tidak sempurna dan ada dampak negatifnya.

Tantangan bagi pemerintah dan policy maker adalah mencari dan mengambil opsi yang paling sedikit dampak negatif (least worse). 

"Dengan pertumbuhan kuartal II-2022 menembus 5,4 persen dan terjadi deflasi 0,2 persen di bulan Agustus, saat ini opsi kebijakan yang least worse adalah realokasi subsidi BBM dengan meningkatkan alokasi perlindungan sosial dan kebijakan mitigasi dampak," katanya.

Berly mengatakan, bantuan sosial selama pandemi yang masih jauh dari sempurna menurut kajian BPS perlu diperbaiki di penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2022.

Data masyarakat miskin dan rentan terakhir diperbarui dengan sensus terbatas nasional tahun 2015. 

Sambil pemerintah menyalurkan BLT BBM tahap pertama, perlu evaluasi akurasi dan kecukupannya untuk diumumkan ke publik dan diperbaiki di tahap kedua. 

"BLT adalah pelampung bagi warga yang miskin dan rentan dalam kapal ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi badai sehingga tetap mengapung dan tidak terbenam sehingga perlu tepat sasaran," ujar Berly.

Berly juga menambahkan bahwa realokasi subsidi BBM secara historis akan meningkatkan inflasi khususnya di sembako dan makanan. 

Kenaikan harga transportasi publik perlu dihitung juga secara seksama supaya tidak terlalu tinggi dan melebihi kenaikan biaya operasi terlalu tinggi.

Formula kenaikan Upah minimum Regional (UMP) di PP No 36/2021 juga perlu direvisi sehingga setidaknya setara dengan inflasi untuk melindungi daya beli pekerja. 

"Nelayan yang dalam proses mencari ikan menggunakan solar, perlu perlindungan dan bantuan khusus sehingga tidak kehilangan mata pencariannya," katanya.(Willy Widianto)