Anggota Komisi VI DPR: Kenaikan Suku Bunga Acuan Harus Dibarengi Beragam Kebijakan Relaksasi
Kenaikan suku bunga acuan yang diumumkan Bank Indonesia sudah sangat terasa dampaknya ke masyarakat di bawah.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para bankir dianggap banyak mendapatkan manfaat dibalik kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI).
Hal itu sebagaimana dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah acara CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023).
"Kalau bicara tentang interest rate naik itu Anda sebetulnya malah menari-nari di atas penderitaan semua orang. Saya beda sekali kalau bicara tentang kenaikan suku bunga, Anda kayaknya wajahnya malah lebih bahagia gitu," kata Sri Mulyani di depan para bankir dalam acara CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023).
Baca juga: Sindiran Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bankir: Anda Menari-nari di Atas Penderitaan Semua Orang
Pernyataan Menteri Keuangan tersebut mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto. "Tentu ini satu pernyataan yang bertolakbelakang dengan kondisi di luar sana. Di mana misalnya, pelaku UMKM kita cukup terdampak dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Mestinya Menkeu keluarkan kebijakan semacam restrukturisasi kredit bagi UMKM kalau memang punya keberpihakan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan.
Selain itu, kata dia, gambaran tentang kondisi ekonomi rakyat di bawah mestinya jadi bahan refleksi para pemangku kebijakan.
"Termasuk Menkeu. Mestinya dalam kondisi ekonomi yang dalam bayang-bayang resesi dan lainnya. Semua komponen bangsa ditekankan tentang kegotongroyongan bukan hanya memikirkan satu kelompok saja (para bankir)," tuturnya.
Pakar Ekonomi dari Institute Wiyatamandala Business School ini juga menekankan, kenaikan suku bunga acuan harusnya dibarengi dengan beragam kebijakan relaksasi yang memadai dan terukur.
"Suku bunga naik harusnya dibarengi dengan relaksasi kebijakan di sektor keuangan. Tadi misalnya soal restrukturisasi kredit, kemudahan akses kredit bagi pelaku UMKM dan lainnya," saran Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Borobudur itu.
Darmadi menegaskan, kenaikan suku bunga acuan yang diluncurkan BI sudah sangat terasa dampaknya ke masyarakat di bawah.
"Ini bisa mengerek inflasi. Harga kebutuhan pokok di bawah sudah banyak yang naik, tapi daya beli masyarakat kita kan stagnan. Tentu ini harus jadi concern pemerintah agar inflasi tetap terjaga dan tidak berdampak serius kepada masyarakat," katanya.
Oleh karenanya, kata dia, disamping menaikkan suku bunga acuan, pemerintah mestinya membentengi ekonomi rakyat dengan kebijakan yang bisa membuat semuanya tersenyum.
"Jangan hanya para bankir saja yang bisa bersenang-senang dan tersenyum dibalik kenaikan suku bunga acuan. Rakyat juga harus dipikirkan agar mereka tak lagi gelisah dan menangis memikirkan harga-harga kebutuhan pokok naik imbas kenaikan suku bunga acuan," ucap pria yang juga menjabat sebagai Bendahara Megawati Institute itu.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7 Days Reverse Repo Rate naik 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen.
"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Desember 2022, memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).
Demikian pula, lanjut Perry, suku bunga deposit facility naik 25 bps menjadi sebesar 4,75 persen, dan suku bunga lending facility juga naik 25 bps menjadi 6,25 persen.
"Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi," katanya.