TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyadari betul ada potensi fraud di lembaga yang dipimpinnya.

Mantan Wali Kota Semarang tersebut mengingatkan jajarannya agar tidak membuka sedikit pun celah ruang korupsi.

“Itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman bagaimana kita berkarier untuk bangsa dan negara selamat sehat sampai akhir,” kata pria yang akrab disapa Hendi ini di kantor LKPP, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Cerita Hendrar Prihadi Jadi Walikota Semarang hingga Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Kepala LKPP

Hendi mengingatkan jajaranny agar jangan sampai berkarier dan berkarya lalu ada urusan dengan fraud.

“Maka integritas menjadi hal yang saya tanamkan terus di sini,” imbuh Mantan Walikota Semarang ini.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi:

Bagaimana Anda menanamkan para pegawai agar seumur hidupnya tidak harus berurusan dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman bagaimana kita berkarier untuk bangsa dan negara selamat sehat sampai akhir. Jangan sampai berkairer dan berkarya lalu ada urusan dengan fraud.

Maka integritas menjadi hal yang saya tanamkan terus di sini. Yang kedua potensi untuk bermain coba kita minimalkan salah satunya legacy dari Pak Anas (Menteri PAN RB) dengan dia memotong sembilan tahapan untuk tayang di e-katalog.

Dulu orang mau tayang di e-katalog susahnya minta ampun. Nah kalau susah potensi fraud jelas ada dan sekarang dimudahkan tapi mesti ada self declare produk-ku 95 persen berasal dari dalam negeri.

Kemudian harganya lebih murah dari harga pasar, kalau ternyata kualitas tidak sesuai berarti penyedia barang jasa harus bertanggung jawab. Sekarang ini kita tekankan begitu untuk menekan potensi korupsi.

Baca juga: Tanda Tangan Kesepahaman dengan Kemenkumhan, Kemkominfo, dan LKPP, KPU: Untuk Sukseskan Pemilu 2024

Apakah ada cara lainnya untuk menghindari terjadinya korupsi?

Ya itu melalui e-katalog sehingga tidak terjadi tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan user lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.

Kalau tatap muka kemungkinan bisik-bisik pasti ada, dengan e-katalog penyedia dan usernya tidak perlu lagi negosiasi.

Apa saja arahan dari bapak presiden untuk membawa LKPP mencapai visi dan misi?

Ada lima, pertama LKPP harus mampu membuat kebijakan di dalam proses pengadaan barang secara transparan sehingga dapat menekan potensi korupsi.

LKPP diminta membuat kebijakan yang pro kepada produk dalam negeri jadi target kami di tahun ini 95 persen harus pengadaan barang dari dalam negeri.

Yang ketiga keterlibatan UMKM sebagai penyediaan barang dan jasa harus semakin mendominasi.

Seluruh proses penyediaan barang dan jasa di berbagai lembaga dan pemerintahan daerah harus melibatkan UMKM.

Yang keempat terkait kecepatan penyerapan anggaran, kita keluarkan Surat Edaran (SE) Kepala LKPP bahwa proses pengadaan barang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai hanya nanti kontraknya pada saat barang diserahkan.

Yang kelima tentu saja digitalisasi proses pengadaan barang menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Apakah dengan pengalaman sebagai kepala daerah memberikan pengaruh dalam tugas Anda sekarang?

Sekarang juga sedang membuat rencana undang-undang pengadaan barang jasa. Ini tidak hanya tugas kita mengatur mereka tapi bagaimana yang diatur ini tidak merasa sebagai beban berat.

Pengalaman saya sebagai kepala daerah aturan tersebut menjadi sebuah pertanyaan naik. Nah ini saya minta supaya teman-teman memahami bahwa aturan itu dibuat agar hak dan kewajibannya
lebih tertata.

Sebetulnya krusial point apa yang menjadi tugas di LKPP?

Ini saya mau pinjam perkataan pak presiden bahwa tahun 2023 yang akan gelap sebenarnya pengadaan barang dan jasa bisa menjadi penyangga seperti tahun kemarin nilainya mencapai Rp1.187 triliun yang dikelola APBN dan APBD belum yang BUMN.

Kalau pengadaan barang ini dipakai secara benar maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sebanyak Rp400 triliun membeli produk dalam negeri akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 1,7 sampai 2 persen.

Arahan dari bapak Presiden itu menjadi catatan khusus bagi LKPP dan kami berharap bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Apakah Anda akan turun ke daerah-daerah mengingat tadi ancaman 2023 yang diramal gelap?

Itu tahun ini kita mau memastikan Rp1.200 triliun itu benar-benar sesuai regulasi yang ada dipakai untuk membeli produk dalam negeri.

Kemudian supaya lebih transparan pengadaannya pakai e-purchasing atau e-katalog nasional karena di situ catatan transaksi jelas serta efisien waktu.

Dengan model seperti itu maka hari ini kita tingkatkan dari sebelumnya keberadaan barang dan jasa 78 persen dan tahun ini menjadi 95 persen.

Artinya kita ingin Indonesia ini berubahlah dalam hal penganiayaan barang dan jasa sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Anda cukup aktif di media sosial posting kegiatan di LKPP, apakah tujuannya promosi ke masyarakat?

Saya main media sosial 2013 itu banyak orang yang enganggap sebagai bentuk pencitraan. Tapi terus kemudian saya putuskan bahwa saya main medsos itu untuk melaporkan hasil tugas saya kepada masyarakat.

Jadi saat itu dia berkegiatan di pemerintahan Semarang saya selalu posting dan keterusan sampai sekarang di LKPP.

Bahasanya adalah Saya ingin bercerita ke masyarakat bahwa tugas saya sudah dikerjakan. (Tribun Network/Reynas Abdila)