Erick Thohir Klaim Lanjut Bersih-bersih, Dirut BUMN Tidak Boleh Diintervensi Politik
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim program 'bersih-bersih' di perusahaan pelat merah belum selesai.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim program 'bersih-bersih' di perusahaan pelat merah belum selesai.
Sebab, menurut Erick yang namanya korupsi itu sendiri sudah ada dari zaman dulu, tapi masih dapat untuk diperbaiki lewat sistem.
"Tapi kalau kita menegakkan perubahan berdasarkan leadership dan sistem yang dibangun, ini kita bisa mengurangi yang namanya penekanan korupsi itu," ujarnya dalam acara "Rilis Survei Nasional: Kinerja Persiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, Serta Peta Politik Terkini" dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (22/1/2023).
Baca juga: Genjot Kontribusi, BUMN Peternakan Lakukan Inovasi dari Hulu Hingga Hilir
Dia menilai, tidak mungkin perubahan itu berdasarkan hanya leadership saja, sehingga mesti ada sistem yang dibangun.
"Sistem saja tidak mungkin kalau tidak ada leadership yang bisa mengambil peran itu dan kita sudah terkenal lah negeri yang bikin makalah tebel-tebel.
Tetapi, implementasinya tidak maksimal atau bahkan kita tergantung seorang leadership yang akhirnya nanti absolut korup," katanya.
Karena itu, dengan berlanjutnya aksi 'bersih-bersih', Erick optimistis perusahaan pelat merah dapat memberikan total keuntungan hingga Rp 200 triliun sepanjang tahun lalu.
"Kita yakini sekarang nanti buku bulan Mei (tutup tahun 2022) dari 41 BUMN itu 9 yang rugi, lainnya untung, kumulatif keuntungannya di atas Rp 200 triliun, waktu saya masuk itu mungkin 70 persen rugi.
Nah ini hal-hal yang saya rasa kenapa menerapkan pemilihan orang-orang yang baik di posisi dirut BUMN itu menjadi penting dan memang jangan sampai di intervensi politik, ini yang kita harus jaga," pungkasnya.