Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait permasalahan membengkaknya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, membengkaknya biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain karena harga tanah atau lahan di Indonesia yang mengalami fluktuasi.

Dia juga membandingkan, perhitungan harga untuk pelepasan bidang lahan antara Indonesia dan China berbeda.

Kalau di Negeri Tirai Bambu, Pemerintah setempat dapat mengendalikan harga tanahnya, terutama pada lahan yang akan dibangun infrastruktur.

"Di China itu tidak ada harga tanah. Jadi kalau sudah ditetapkan harganya, mau proyek 10 atau 20 tahun, ya harganya segitu," ucap Arya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Nah kalau di Indonesia, 3 tahun saja berubah. Di Indonesia ini sejak kapan sih bisa mengunci harga tanah?" sambungnya.

Tak hanya soal tanah, pengadaan listrik dalam pengerjaan proyek KCJB juga menjadi salah satu komponen pembengkakan biaya.

Baca juga: Menhub: Pemerintah Siapkan Angkutan Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung Secara Bertahap

Di China, lanjut Arya, Pemerintahnya menggratiskan biaya listrik dalam membangun sebuah infrastruktur. Sedangkan di Indonesia, pengadaan listrik harus membayar ke PT PLN (Persero).

Baca juga: Kementerian BUMN Kebut Penyelesaian LRT Hingga Proyek Kereta Cepat di 2023

"Listrik juga begitu. Kalau China listrik itu disediakan negara. Kalau (di Indonesia) disediakan listrik seberapa besar, PLN nya yang jadi rugi lah," pungkas Arya.