Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pernyataan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran kemiskinan Rp500 triliun digunakan untuk studi banding dan rapat-rapat, merupakan sebuah imbauan agar penggunaan anggarannya bisa lebih efektif

"Jangan sampai, imbauan MenpanRB itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar. Kita memang selalu ingatkan itu," kata Ma'ruf dalam keterangan video di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (4/2/2023).

Dia pun menyebut tidak semua anggaran penanggulangan kemiskinan itu untuk studi banding dan rapat.

Dia menjelaskan bahwa anggaran kemiskinan ada dua jenis, yakni untuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah, dan kedua untuk melakukan pemberdayaan agar masyarakat menengah ke bawah bisa naik kelas.

Baca juga: Dana Desa dan APBD Bisa Dipakai untuk Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

"Kita juga minta koordinasi programnya, dan juga konvergensi anggarannya jangan jalan-jalan sendiri. Kita ada target 2024 kemiskinan 0 persen jadi penggunaan anggaran harus efisien," kata Ma'ruf

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk masalah soal isu anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya habis hanya untuk rapat dan studi banding.

Menurut Anas, memang ada sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Namun bukan semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," kata Anas dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023).

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.

Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?" kata Anas.

"Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan. Setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.