Indonesia Kejar Target Hilirisasi Rp 8.200 Triliun di 2040
Pemerintah sedang mengupayakan target investasi untuk hilirisasi di 2040 senilai 545,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 8.200 triliun
Penulis:
Reynas Abdila
Editor:
Choirul Arifin
"Pikiran kami tidak sekotor yang bapak-bapak bayangkan, kami sayang lingkungan, kami sayang generasi muda, dan kami sayang umat manusia yang ada di muka bumi, tolong jangan ajari kami bagaimana cara mengelola lingkungan," urainya.
Baca juga: Ekspor Nikel 2023 Diyakini Tembus 30 Miliar Dolar AS, Hilirisasi Jalan Terus
Dia menyebut upaya hilirisasi yang dilakukan pemerintah RI mengikuti jejak negara maju yang lebih dulu melakukan hilirisasi dengan revolusi industrinya.
Sama halnya dengan yang Indonesia lakukan saat ini yaitu melarang ekspor sejumlah bahan mentah.
"Kami hanya belajar pada negara yang sudah maju duluan, masa kami tidak boleh belajar dari kesuksesan bapak-bapak (negara maju)? Saya pikir apa yang dilakukan negara berkembang seperti Indonesia ini hanya menjadi bagian cara untuk menjadi negara maju," kata dia.
Bangun Rantai Pasok
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Roeslani mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk bermitra dengan AS. Dia meyakini Indonesia bisa membangun rantai pasok baterai mobil listrik untuk industri AS.
"Indonesia akan bangga menjadi bagian dari pemasok baterai mobil listrik di AS," kata Rosan.
Dia menjelaskan, baterai memainkan peran penting dalam komponen kendaraan listrik.
Apalagi pengadaan baterai kendaraan listrik bisa mencapai 40 persen dari total biaya produksi.
Rosan menuturkan, posisi Indonesia strategis karena memiliki cadangan nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga yang melimpah.
"Ini komponen kunci untuk pembuatan kendaraan listrik," tutur Rosan.
Rosan menyebut, Indonesia juga memproduksi 47 persen nikel dunia dan merupakan cadangan nikel terbesar dibanding negara lain.
Namun biaya manufaktur masih menjadi perhatian karena biaya tenaga kerja mencapai enam persen dari total biaya produksi.
"Biaya produksi yang lebih rendah berarti kendaraan listrik yang dihasilkan memiliki harga yang lebih kompetitif kemudian nantinya mempengaruhi jumlah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah AS," jelas Rosan.
Rosan yakin kondisi tersebut menguntungkan Indonesia dan AS karena terdapat peluang kerja sama. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kerja sama AS dan Indonesia melalui industri kendaraan listrik. (Tribun Network/Reynas Abdila)