TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia mengejar target hilirisasi untuk naik status sebagai negara maju.

Menurut Bahlil, pemerintah sedang mengupayakan target investasi untuk hilirisasi di 2040 senilai 545,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 8.200 triliun dengan asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS,

"Kita sedang membangun peta jalan yang namanya hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040 di 21 komoditas. Ini adalah strategi yang harus dilakukan negara Indonesia untuk meningkatkan pendapatan per kapita," ujarnya di webinar bertajuk 'Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?', Rabu (8/2/2023).

Dia menegaskan, hilirisasi menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam.

Bahlil merinci dari 21 komoditas tersebut dibagi menjadi delapan sektor ialah mineral dan batu bara yang memiliki nilai investasi sebesar 431,8 miliar dolar AS, minyak dan gas alam 68,1 miliar dolar AS, perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan sebesar 45,4 miliar dolar AS.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan fokus pada sektor investasi hilirisasi yang berbasis dan berorientasi pada energi hijau dan green energy," tuturnya.

Menteri Investasi menyoroti ketidakadilan investasi hijau yang menjadi konsensus global untuk Indonesia bebas karbonisasi tahun 2050-2060.

Dia menilai aliran investasi untuk industri hijau di negara berkembng hanya 1/5 dari total aliran investasi.

Sementara total populasi negara berkembang di dunia hanya 2/3.

"Artinya bagaimana mungkin kita bisa melakukan suatu gerakan bersama gotong royong untuk menurunkan emisi rumah kaca," urai Bahlil.

Baca juga: Holding Pertambangan Upayakan Kinerja Kian Optimal Demi Hilirisasi

Menurutnya, elah terjadi kontraproduktif antara perencanaan global dengan strategi negara.
"Ini akan menjadi suatu penghambat selama kita tidak menyadari bahwa ini persoalan kita bersama, ya termasuk harga karbon juga," imbuhnya.

Bahlil memandang ada pikiran kotor dari negara maju terhadap harga karbon yang dimiliki negara berkembang.

Menurut dia, harga perdagangan karbon negara berkembang dihargai sangat rendah oleh negara maju.

Baca juga: Bank Indonesia Ingatkan Tren Penurunan Cadangan Produk di Strategi Hilirisasi

"Punya kita hanya diharga 20 dolar AS tapi negara maju seperti Uni Eropa dihargai 100 dolar AS, sekarang Indonesia baru 30 dolar AS, begitu ditanya mengapa harganya berbeda ternyata Capexnya lebih mahal karena negara berkembang masih punya banyak hutan," kata Bahlil.