Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai sudah saatnya maskapai swasta dilibatkan untuk melayani perjalanan ibadah haji.

Menurutnya, upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Solusi paling efektif pemerintah memberikan subsidi atau penyertaan modal negara (PNM) dan kedua jangan hanya maskapai Garuda Indonesia tapi misalnya Lion Air, Batik Air atau apapun juga melayani haji agar proposional," kata Trubus kepada Tribun, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: IPHI: Tidak ada Urgensi Kenaikan Biaya Haji 2023

Selain itu, keterlibatan maskapai swasta untuk menciptakan persaingan usaha di industri penerbangan.

Dosen Universitas Trisakti itu mengatakan saat ini bukan lagi zamannya memanjakan perusahaan milik negara.

"Di satu sisi memang menurut saya pemerintah sekarang harus berpikir bagaimana membangun kompetitif dengan maskapai lain," tutur Trubus.

Dia juga menyoroti bahan bakar avtur yang terlampau mahal sehingga diperlukan penugasan khusus kepada Pertamina.

Trubus menambahkan dengan diskon avtur dari Pertamina, biaya haji otomatis dapat lebih ditekan.

"Apalagi haji ini kan hanya satu kali dalam satu tahun saya rasa kalau harganya terjangkau maka dapat menjaga kelancaran ibadah haji," tuturnya.

Trubus menambahkan yang dibutuhkan saat ini adalah political will agar maskapai yang melayani penerbangan haji tetap bisa untung tetapi tidak merugikan jemaah.

Menurutnya, Garuda Indonesia sebagai maskapai simbol negara sudah semestinya berbenah diri.

"Kita sebenarnya sudah tahu persoalan internal Garuda, sudah diberikan subsidi disuntikan modal tetapi masyarakat ini kadang-kadang benci tapi rindu juga naik Garuda," tukasnya.

Baca juga: Upaya Ringankan Biaya Haji, Komisi VIII DPR Harap BPKH Naikkan Nilai Manfaat di Atas 30 Persen

Angkutan udara pengangkut jemaah haji ditentukan oleh Kementerian Agama bahwa 50 persen airlines dari Saudi dan 50 persen adalah airlines di dalam negeri yakni Garuda Indonesia.

Komponen Biaya Penerbangan

Maskapai Garuda Indonesia telah membahas komponen biaya penerbangan ibadah Haji tahun 2023 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI.

Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ade R Susar menyebut, pihaknya mengusulkan biaya maskapai penerbangan ibadah haji sebesar Rp 33,4 juta.

Usulan itu lebih kecil dibanding usulan dari Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 33,9 juta.

"Jadi dengan asumsi-asumsi tadi, yang saat ini masih terbatas, kita hitung direct dan indirect-nya, cost-nya, total cost sekitar Rp 31.431.353, airport building charge Rp 1.191.253, dan grand total cost Rp 32.622.606, kita hitung kalau margin tahun lalu 2,5 margin, jadi sekitar Rp 33.438.171," kata Ade

Lantas Ade merinci usulan biaya penerbangan haji itu.

Pertama, angka itu diperoleh dari perkiraan biaya langsung mencakup harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp 13,1 juta, aircraft lease Rp 12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp 812.000, liability insurance Rp 7.000, extended operating hours Rp 77.000.

Baca juga: Dipecat PPP, Putra Haji Lulung Datangi Kantor Demokrat Bahas Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres

"Kemudian ada parking fee sebesar Rp 290.000 dan landing fee Rp 494.000, ini ada dua di Indonesia dan Saudi," ujar Ade.

Berikutnya komponen jasa navigasi, over flying sebesar Rp 251.000.

"Jadi setiap kali kita lewati area negara-negara lain kita harus membayar, ini sudah kita hitung pula over flying cost-nya. Ada tambahan juga route charge Rp 479.000 sama itu juga ke negara-negara yang dilewati," ucapnya.

Kemudian ada biaya untuk ground handling Rp 547.000, catering penerbangan Rp 464.000, biaya crew expense Rp 401.000, hotac crew Rp 183.000, dan transportasi penumpang darat Rp 141.000.

Total keseluruhan biaya variabel sebesar Rp 29,3 juta. Ada pun besaran perkiraan nilai BIPIH yang mencakup biaya tidak langsung.

Baca juga: Durasi Haji Dipangkas Menjadi 30 Hari Tak Hanya Berlaku Bagi Jemaah Haji Asal Indonesia

Biaya-biaya itu meliputi ground staff salary Rp 106.000, duty trip and hotac Rp 222.000, crew recruitment training Rp 62.000, insurance pax Rp 19.000, remote terminal and system facility (Saudi) Rp 227.000, pillgrim service Rp 1,1 juta, dan baggage handling service Rp 227.000.

Total variabel biaya tidak langsung mencapai Rp 2,094 juta.

"Kita hitung direct dan indirect cost-nya, total cost-nya sekitar Rp 31,4 juta ditambah dengan airport building PSC sekitar Rp 1,1 juta dan totalnya sekitar Rp 32,6. Kita hitung kalau based refer ke tahun lalu sekitar 2,5 persen (atau Rp 815.000) margin," ujar Ade.

Namun, kata Ade, usulan yang tersebut belum final.

Menurutnya aada kemungkinan usulan itu kemudian berubah.

"Jadi ini sekali lagi belum firm (pasti), karena kita punya asumsi-asumsi tadi," pungkas Ade.