Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun di Kota Cilegon.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

“Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni dalam keterangannya, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Kemendagri Dorong Realisasi APBD Didorong Lebih Maksimal Sejak Awal Tahun

Selain itu, Kemendagri juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya.

Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten.

Capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.

Sementara realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten.

Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.

“Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional,” ucap Fatoni.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian realisasi APBD juga sangat bergantung pada leadership. Hal ini baik leadership dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja.

"Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata Fatoni.

Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah serta memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.

“Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni.