Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, target menurunkan prevalensi stunting masih perlu kerja keras.

Terutama untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) di angka 14 persen pada 2024, di mana saat ini prevalensi stunting masih 21,6 persen.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, untuk mencapai sasaran RPJMN tersebut, prevalensi stunting perlu turun sebanyak 3,8 persen per tahun.

Baca juga: Bukan Hanya Masalah Kurang Asupan Gizi, Gaya Hidup yang Salah Memicu Stunting 

Kondisi ini menjadi perhatian sebagai input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi di bidang kesehatan pada setiap level pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada 2024.

"Saya berharap di dalam menghadapi mengurangi stunting ini, jangan bicara soal angka saja karena saya beberapa kali di beberapa daerah saya menemukan cara menghitung stuntingnya itu misleading (menyesatkan) semua. Jadi, ngapusi (bohong) saja itu adanya," ujarnya dalam "Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023", Kamis (6/4/2023).

Kesalahan tersebut, lanjutnya, yakni tidak lagi menghitung jumlah anak dengan kondisi stunting ketika sudah melewati usia 5 tahun.

"Ya, jadi menurut saya nggak bisa lagi, stunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus stuntingnya hilang. Lalu, hilang saja di dalam mereka punya numeriknya, itu kan aneh," katanya.

Suharso menambahkan, praktik salah hitung prevalensi stunting juga dikarenakan hanya menambah jumlah bayi yang baru lahir dengan kondisi demikian.

"Terus masuk lagi populasi bayi yang baru, baru dihitung berapa yang dari populasi itu (stunting). Jadi, saya kira banyak hal yang perlu diluruskan," pungkasnya.