TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi menolak usulan PT Kereta Commuterline Indonesia untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menemukan ketidakwajaran biaya terkait pengadaan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hal itu disampaikan Deputi Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Septian Hario Seto di acara Konferensi Pers dalam rangka pengadaan kereta impor di Kemenko Marves, Kamis (6/4/2023).

Menurut Seto, estimasi biaya impor KRL yang diprediksikan PT KCI justru tidak sesuai dengan pengadaan dari Railway Jepang jika mengacu pada hasil survei harganya.

"Terkait dengan kewajaran biaya handling hingga transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan oleh PT KCI ini, tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga. Melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru tahun 2018 ditambah inflasi 15 persen," ujar Seto.

Bahkan, Seto mengatakan hasil klasifikasi oleh PT Pelindo terkait penyediaan kontainer untuk mengangkut impor KRL bekas itu, tidak juga ditemukan hasil yang sesuai.

Ketersediaan kapal Pelindo hanya 20 feet dan 40 feet. Sedangkan untuk mengangkut KRL bekas ini justru membutuhkan kontainer baru.

"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet. Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus dilakukan penggunaan kapal kargo. Ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat," jelasnya.

Menurut Septian Hario Seto, setidaknya ada empat hal yang disampaikan BPKP terkait hasil dari proses audit mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Seto mengatakan, rencana impor KRL bekas ini dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

"Telah menetapkan persyaratan umum pengadaan kereta api kecepatan normal dengan penggerak sendiri, termasuk KRL ini harus memenuhi spesifikasi teknis yang salah satunya adalah mengutamakan produk dalam negeri," tutur dia.

Kemudian, permohonan dispensasi impor KRL bekas juga tidak setujui oleh Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Kemenko Marves Tawarkan Opsi Retrofit Setelah Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang

Pasalnya, permohonan itu tidak dapat dipertimbangkan lantaran fokus pemerintah adalah pada penegakan produksi dalam negeri dan subsitusi impor melalui P3DN.

Hasil audit ketiga oleh BPKP, menyatakan bahwa bukan baru yang dapat diimpor adalah barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor peningkatan daya saing.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendag yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.

Baca juga: BPKP Temukan Ketidaksesuaian Biaya pada Harga Pengadaan Impor KRL Bekas dari Jepang

"Tadi itu sudah disebutkan, itu bisa dilakukan kalau belum bisa di produksi didalam negeri," tegasnya.

Terakhir, jumlah armada KRL yang ada saat ini sebanyak 1.114 unit, disebut masih mampu menampung penumpang hingga 273,6 juta orang.

Seto mengaku, hasil audit BPKP terkait ketersediaan KRL dan perkiraan jumlah penumpang itu, dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.

Pasalnya, data BPKP di tahun 2019 jumlah KRL yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu menampung 336,3 juta penumpang.

"Jadi tahun 2023, jumlah armada itu lebih banyak. Tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit," paparnya.

Seto juga tak menampik kepadatan penumpang yang kerap terjadi di jam-jam sibuk. Namun, dia mengaku okupansi penumpang di tahun ini sebesar 62,75 persen.

"Overload ini memang terjadi, pada jam peak hour. Namun secara keseluruhan, untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen," lanjutnya.

Di sisi lain, Seto menyatakan, pembahasan impor KRL bekas ini ternyata sudah sempat dibahas dengan pejabat Eselon I Kemenko Marves dan PT KCI.

Pertemuan itu menyepakati terkait review pola operasi PT KCI untuk bisa dioptimalkan dan sistem perawatan untuk menjamin keselamatan sarana dan prasarana.

"Kami meminta untuk PT KCI melakukan review terhadap operasi yang saat ini mereka ada dan mengoptimalkan sarana yang ada dan juga kita meminta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana-sarana yang saat ini ada, atau akan pensiun," ungkapnya.

Sikap DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta rencana impor kereta bekas dari Jepang disetop.

Sebab pengadaan kereta seharusnya bisa mengutamakan produk lokal melalui BUMN PT INKA.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia, PT INKA, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

"Bahwa kami sudah mengusulkan kepada Pak Didiek dan pemerintah agar di Januari 2021 supaya minta kereta bekas disetop utamakan produk INKA," kata Andre.

Andre menyebut PT INKA mampu memproduksi kereta dalam jangka waktu 18 bulan. Selain itu, kondisi PT INKA yang dikatakan kosong lantaran tidak adanya pesanan dari pihak KCI.

"Nah katanya kosong, kenapa kosong? Karena memang belum dapat order Pak. Kalau sudah dapat order dari KCI yang ditunggu-tunggu baru mereka beli alat produksi dan lain-lain dan terus untuk memproduksi itu 18 bulan selesai," pungkas Andre.

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menolak rencana impor KRL bekas. Dia beralasan, tak ada keadaan yang mendesak agar PT KAI melakukan impor KRL bekas.

Dalam pernyataannya, Evita menilai kondisi chaos KRL hanya terjadi pada momen tertentu misalnya Lebaran maupun tahun baru.

Hal itu disampaikan Evita dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin (27/3/2023) yang dikutip dari youtube komisi VI.

"Sekarang apakah kita chaos kalau kita tidak impor ini barang bekas. Apakah kita chaos? karena impor pun itu kan sudah lewat? Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di lebaran," ujar politikus PDIP ini.

"Ini kan sudah lewat semua kechaosan kita. Apakah memang ini suatu urgensi kalau kita tidak impor kita chaos. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya Pak," sambungnya.

Pernyataan Evita itu mengundang sorotan dari warganet sekaligus pengguna moda transportasi umum itu .

Pasalnya, Evita dianggap tidak mengetahui fakta yang terjadi di lapangan.

"Yg mau jadi anggota DPR mesti ikut pelatihan jadi rakyat jelata dulu selama 1 tahun," tulis akun @kozi****.

"Statement ibu ini benar benar mencerminkan bahwa dia gapernah naik KRL. Dikiranya KRL ramai cuman saat lebaran sama tahun baru aja, hebat emang," tulis komentar dari akun @ardiansyah*****.

"Suruh berkantor di Manggarai," timpal warganet lainnya.

Banyak warganet juga menyarankan agar anggota DPR tersebut untuk naik KRL di jam-jam sibuk.

"Besok-besok kalau nyari pemimpin tanya dulu deh, pak buk udah pernah naik KRL Bogor-Depok yang kudu transit di Manggarai di jam sibuk, tanpa pengawalan sama sekali? Susah percaya sama pemimpin yang lifestylenya hidup enak, gak paham kebutuhan rakyat," tulis akun lainnya.

Warganet pun geram lantaran, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seseorang yang diduga tidak pernah naik KRL.

Padahal, warganet beranggapaan penambahan KRL saat ini menjadi hal mendesak untuk mengurai penumpukan penumpang terutama di Stasiun Manggarai.

"Padahal mah tinggal lihat medsos kalau gak mau lihat langsung kondisi di sana saat jam sibuk. Daripada bicara keas keos," cuit akun @ke2nai**.

"Gw yakin dia gak tau bedanya KRL & KAJJ. Mungkin dipikirnya KRL itu dipake buat pulang kampung.