TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kewaspadaan dalam pengelolaan perekonomian harus terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan yang mampu memperkuat stabilitas nasional.

Dampak tahun politik di dalam negeri dan gejolak perekonomian dunia harus menjadi perhatian bersama.

"Semua pihak harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi dapat menopang stabilitas nasional di tengah ancaman gejolak ekonomi global dan tantangan tahun politik di dalam negeri," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Indikator Ekonomi Indonesia Q1 2023 dan Masa Depan USD yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: ASEAN Bisa Jadi Pusat Stabilitas Ekonomi Dunia Pada 2045

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (dosen Universitas Pelita Harapan) menghadirkan Dr. Agustinus Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya) dan Berly Martawardaya (Direktur Riset INDEF) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Syamsul Ashar (Vice Managing Editor KONTAN) dan Fetry Wuryasti (Jurnalis Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pada kuartal I 2033 perekonomian nasional menunjukkan indikator yang cukup mengembirakan.

Namun, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, dalam satu acara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan permasalahan dunia selepas pandemi akan semakin kompleks, karena selama tiga tahun pandemi dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Menyikapi kondisi tersebut, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perlu upaya membangun sistem jaring pengaman karena yang kita hadapi adalah gejolak kondisi global.

Gejala global tersebut, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dari sisi korporasi sudah mulai dirasakan dengan terjadinya gejolak mata uang dolar AS.

Rektor Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko mengungkapkan, meski pada kuartal I 2023 pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, namun para pakar ekonomi memperkirakan akan sulit pertumbuhan serupa akan berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2023, menurut Agustinus, masih dipengaruhi pertumbuhan di akhir 2022 yang efeknya semakin melemah.

Padahal, tegas Agustinus, perekonomian Indonesia sebenarnya membutuhkan pertumbuhan lebih dari 6 persen-7% agar mampu lepas ancaman menjadi negara middle income trap.

"Apakah pemimpin baru Indonesia nanti bisa membawa warna baru sehingga kita memiliki peluang untuk lepas dari middle income trap, dengan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," ujar Agustinus.

Indonesia, tegas dia, membutuhkan pertumbuhan di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor manufaktur dan pertanian, agar pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi.