Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kejar Transparansi, Kabupaten Kubu Raya Andalkan Toko Virtual untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam mengembangkan program digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan melibatkan pelaku usaha.

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kejar Transparansi, Kabupaten Kubu Raya Andalkan Toko Virtual untuk Pengadaan Barang dan Jasa
HO
Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan. Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Pemkab Kubu Raya kini memanfaatkan platform virtual berupa Toko Daring. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tren adopsi teknologi digital di lingkungan pemerintahan daerah kini juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di luar Pulau Jawa.

Strategi itu antara lain ditempuh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat. Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Pemkab Kubu Raya kini memanfaatkan platform virtual berupa Toko Daring.




"Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berhasil menempati posisi ke-6 nasional dalam transaksi terbesar Toko Daring tingkat Kabupaten, dan menempati urutan ke-11 Nasional dalam transaksi terbesar toko daring Kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan wujud dan dedikasi komitmen pemerintah Kubu Raya dalam pelaksanaan Inpres no 2 Tahun 2022 serta menjalankan peraturan LKPP No 9 tahun 2021," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Baca juga: Pekan Literasi Digital, Kemkominfo Dorong Produktivitas Masyarakat Lewat Digitalisasi UMKM  

Pihaknya juga mengapresiasi eksistensi Mbizmarket dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kubu Raya.

Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, upaya digitalisasi ini juga menjadi sarana untuk mendorong aksi pencegahan korupsi. Dengan mengurangi intervensi manusia dalam proses pengadaan barang dan jasa, peluang terjadinya praktik korupsi dan kolusi semakin kecil.

Menurut Muda Mahendrawan, hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

BERITA TERKAIT

"Dalam mengembangkan program digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kubu Raya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 15 Mei 2023.

Pihaknya meyakini, digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab tantangan era digitalisasi dan globalisasi yang semakin cepat.

Karenanya, kabupatennya siap menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang modern, transparan dan efisien.

CEO & Co- Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan berharap, pemanfaatan Mbizmarket sebagai platform pengadaan barang dan jasa mitra Toko Daring LKPP bisa mendorong transparansi, efisiensi dan efektivitas, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar pejabat pemerintah dan masyarakat luas, khusus pelaku UMKM.

Menurutnya, Mbizmarket adalah platform yang memungkinkan pelaku bisnis untuk memasarkan dan menjual produknya kepada pemerintah dan institusi publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas