TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Peran strategis negara produsen minyak sawit terus diperkuat dengan mengedepankan kolaborasi dan konsolidasi. Kolaborasi kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari negara pengimpor minyak sawit. Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-11 yang berlangsung pada di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (17/5/2023).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof serta dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, sementara itu Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo Torres berpartisipasi secara virtual.

“Saya mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-11 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Banyak hal sudah dibahas, pertama mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC. Ini menjadi sejarah karena dalam waktu dekat kita juga menambah Papua Nugini (sebagai anggota),” ungkap Menko Airlangga dalam Konferensi Pers di hadapan awak media setempat.

Para Menteri tetap optimis bahwa produksi, permintaan, dan harga minyak sawit akan terus tumbuh positif di 2023 serta industri kelapa sawit akan terus memainkan peranan penting dalam memastikan ketahanan pangan untuk populasi global.

“Walaupun ada banyak tantangan terhadap industrinya, dan tentunya kami juga melihat tantangan terhadap produknya, baik di Eropa, India, maupun beberapa negara lainnya, namun kami mengapresiasi CPOPC yang melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di akhir bulan ini,” tutur Menko Airlangga.

Mencermati perkembangan terkini di Uni Eropa (UE), khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan Misi Bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023. Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE. Para Menteri optimis bahwa misi bersama ke UE akan membawa hasil positif.

“Kami optimis bahwa dengan semakin banyaknya (anggota) CPOPC maka akan dapat menyejahterakan masyarakat di masing-masing negara anggota. Di samping itu, kami juga sampaikan bahwa smallholder atau petani kecil (nano farmer) merupakan backbone dari industri kelapa sawit. Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina-Rusia,” kata Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang. Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada tahun ini, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya

“Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC, tapi juga untuk dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri ini juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai Negara Pengamat, serta Nigeria sebagai Negara Tamu. Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas Dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global, seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam acara ini yaitu antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Sekretaris Jenderal CPOPC, Direktur Utama BPDPKS, dan Ketua Umum GAPKI. (rep/fsr)