Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – SwissCham Indonesia, Kamar Dagang Swiss-Indonesia, mendorong sektor pertanian di Indonesia menerapkan pengelolaan pertanian berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim yang kini menjadi perhatian internasional.

Ajakan ini mengemuka pada acara diskusi panel “Membentuk Masa Depan Pertanian
Berkelanjutan Indonesia Melalui Kolaborasi dan Inovasi Teknologi” yang diselenggarakan SwissCham Indonesia di Jakarta, Rabu 24 Mei 2023.

Upaya menerapkan pertanian berkelanjutan tersebut antara lain bisa ditempuh melalui penerapan teknologi baru dan digitalisasi di sektor pertanian.

Baca juga: Sensus Pertanian 2023 Jadi Acuan Pemerintah Tentukan Kebijakan Pertanian yang Lebih Akurat

"Dengan pendekatan keberlanjutan bisa membuat petani lebih makmur, antara lain melalui digitalisasi.

Sustainable agriculture merupakan daya tarik agar sektor pertanian di Indonesia semakin menarik dan kita ingin dorong sektor pertanian sebagai solusi atasi pemanasan global," ungkap Presiden Direktur Syngenta Indonesia Kazim Hasnain.

Kazim menambahkan, saat ini perusahaannya berupaya membawa solusi pertanian berkelanjutan untuk sektor pertanian di Indonesia.

Mengutip hasil sebuah studi, dia mengatakan 40 persen efek rumah kaca berasal dari praktik di sektor pertanian.

"Karena itu kita ingin bantu perbaiki teknik bertani di Indonesia melalui teknologi baru," ungkapnya.

Agar sektor pertanian Indonesia tertarik mengadopsi inovasi baru yang ditawarkan, para petani harus ditunjukkan terlebih dulu hasil dari inovasi tersebut sebagai bukti konkretnya. Jika tidak mereka akan cenderung enggan mengadopsi inovasi baru yang ditawarkan.

Kazim menekankan, saat ini muncul tekanan yang meningkat dari perubahan iklim, erosi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati dan dari perubahan selera konsumen terhadap makanan dan kekhawatiran tentang cara produksinya.

Baca juga: Jokowi Soroti Sensus Pertanian 10 Tahun Sekali: Kelamaan!

Untuk diketahui, pengelolaan pertanian berkelanjutan merupakan satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa Bangsa yang kemudian diturunkan sebagai komitmen nasional oleh banyak negara dan masyarakat global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T., yang juga menjadi pembicara panel diskusi ini menjelaskan bagaimana pertanian yang berkelanjutan terbangun di Indonesia melalui kolaborasi dan inovasi teknologi.

Perusahaan anggota SwissCham; Nestlé, Syngenta, and Koltiva, yang terlibat pada diskusi ini
yakin perekonomian Indonesia sangat cerah ke depannya.

Dengan inovasi dan kolaborasi yang tepat, seluruh pelaku bisnis dapat memprioritaskan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah kritis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu Indonesia mencapai pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Saya yakin kita bisa membentuk masa depan pertanian berkelanjutan Indonesia melalui kolaborasi dan inovasi teknologi,” ungkap Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T.

Kepala Kerjasama Ekonomi Swiss, Kedutaan Besar Swiss di Indonesia, Philipp Orga mengatakan melalui Program Kerjasama yang dilaksanakan Kedutaan Swiss di Indonesia, Pemerintah Swiss berkomitmen mendukung produksi komoditas berkelanjutan di Indonesia.

Program Lanskap Berkelanjutan Indonesia (SLPI) yang didanai Swiss melibatkan perusahaan swasta di 10 kabupaten di Sumatera dan Kalimantan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi petani sekaligus melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

Menurut Head of Corporate Sustainable Agriculture Nestlé Indonesia, Syahrudi perusahaannya sejak lama melibatkan mitra petani untuk memajukan praktik pertanian
regeneratif, sebagai jantung di sistem pangan yang dikelolanya.

"Kami percaya kolaborasi yang kami bangun menuju pertanian berkelanjutan, akan menciptakan manfaat bagi petani, bisnis, dan pada saat yang sama menciptakan dampak positif bagi lingkungan,” ungkapnya.

Dewan dan Parlemen Uni Eropa baru-baru ini menyepakati peraturan untuk meminimalkan deforestasi dan degradasi hutan. Regulasi ini akan memastikan bahwa produk tertentu tidak lagi berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di pasar Uni Eropa.

Para pelaku bisnis akan diminta menunjukkan komitmen nyata bahwa produk mereka bebas dari deforestasi dan mematuhi undang-undang yang berlaku di negara produksi.