Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporannya mengungkapkan, posisi utang pemerintah sebesar Rp7.849,89 triliun hingga akhir April 2023.

Angka tersebut setara dengan 38,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jika dirinci, total utang pemerintah hingga April 2023 mayoritas didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar Rp7.007 triliun atau sekitar 89,26 persen dari total utang.

Baca juga: Utang Negara Miskin Tembus 62 Miliar Dolar AS, Presiden Bank Dunia Ingatkan Potensi Gagal Bayar

Kemudian sisanya yakni Rp842,86 triliun atau 10,74 persen merupakan berjenis pinjaman.

Meski demikian, Kemenkeu memastikan rasio utang Pemerintah dalam kondisi aman.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTa Edisi Mei 2023.

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang Pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,88 persen.

Kemenkeu mengungkapkan, Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Baca juga: Utang Negara Miskin Tembus 62 Miliar Dolar AS, Presiden Bank Dunia Ingatkan Potensi Gagal Bayar

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).

Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.