Ekonom Tak Yakin Klaim Luhut, Tidak Ada Proyek Jokowi yang Mangkrak
Bhima Yudhistira tidak yakin dengan klaim Luhut Pandjaitan yang menjamin tidak akan ada proyek-proyek infrastruktur di era Jokowi yang mangkrak.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira tidak yakin dengan klaim Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bahwa tidak akan ada proyek-proyek infrastruktur di era Jokowi yang mangkrak.
Bhima menyatakan, risiko proyek mangkrak era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diprediksi masih akan ada. "Risiko proyek mangkrak masih tetap ada, kalau dalam artian mangkrak itu belum berjalan, berhenti ditengah jalan atau penyelesaiannya diundur," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/6/2023).
Bhima menyoroti proyek yang saat ini tengah di kerjakan pemerintah yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Menurut dia, pengerjaan proyek tersebut tidak bisa di buru-buru.
"Kereta cepat Jakarta-Bandung contohnya, kan nggak bisa buru buru diselesaikan karena ada faktor keselamatan. Pertimbangan lain soal anggaran pemerintah," jelas dia.
Kata Bhima, proyek pembangunan yang digagas dengan waktu yang singkat justru bakal membebani keuangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga pemerintah sedianya tidak perlu bergegas yang ahirnya merugikan negara.
"Beberapa proyek yang memang jadi beban, kalau dibangun cepat efeknya ke utang negara dan utang bumn bakal naik signifikan. Misalnya, pelabuhan Patimban, gasifikasi batubara Tanjung Enim, IKN, beberapa ruas jalan tol," ungkap dia.
"Jadi pemerintah juga jangan nafsu mengejar pembangunan proyek yang ujungnya merugikan keuangan negara serta dampaknya kecil ke masyarakat," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, tidak akan ada proyek mangkrak yang digagas Kemenko Marves pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami ingin memastikan semua proyek dibawah kendali kami selesai sejak pemerintahan ini. Jadi kami sudah melakukan rapat tiap 3 bulan 4 bulan semua 7 kementerian dievaluasi," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).
Baca juga: Tidak di Agustus 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disarankan Beroperasi Penuh di Januari 2024
Luhut memaparkan, kementeriannya kini fokus menekankan pada enam pokok pembangunan di tahun 2023 yakni Indikator Kerja Utama (IKU) pembangunan, proyek strategis nasional.
Kemudian, 54 janji presiden, sustainable 13 development goals (SDGs), mayor projects dan arahan direktif presiden. "Kita ada fokus beberapa penyelesaian dan pokok pembangunan tahun 2023. Kita ingin satu per satu kita urut sehingga tidak ada proyek mangkrak," jelas dia.
Luhut mengaku bakal mengantisipasi proyek yang digagas Kemenko Marves jika sewaktu-waktu terjadi persoalan. "Jadi ini satu persatu kita lihat dan saya minta kelompok kerja yang memonitor satu per satu kalau ada masalah kita selesaikan," ungkap dia.
Baca juga: Traveloka Belum Jual Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Fokus penyelesaian enam kelompok pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :
