TRIBUNNEWS.COM -- Kelangkaan LPG 3 kilogram atau biasa disebut gas melon terjadi di sejumlah tempat dalam beberapa hari belakangan ini.

Dalam liputan Tribun Grup kelangkaan terjadi di sejumlah daerah seperti di Samarinda Kalimantan Timur, Bali dan beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Di Samarinda misalnya beberapa hari lalu, karena terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram sehingga warga antre untuk membeli gas elpiji subsidi tersebut.

Baca juga: Pertamina Siapkan 200 Kapal Untuk Kelancaran Distribusi BBM dan LPG di Periode Ramadan-Idul Fitri

Hal ini tampak di kawasan Jalan Jalan M. Said, RT 28, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Warga antre demi mendapatkan gas elpiji 3 kilogram, atau yang biasa sering disebut gas melon.

Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pedagang ecer gas melon mengeluhkan adanya penurunan penjualan yang terjadi secara drastis. Pasalnya, penurunan penjualan itu terjadi setelah adanya aturan pembelian dengan menunjukkan KTP.

Hal itu di antaranya diakui Lilik, pedagang ecer di jalan Wotgandul Semarang. Lilik mengaku kini penjualannya menurun 50 persen.

Menurut dia, banyak di antara pelanggannya yang tak mau lagi membeli elpiji 3 kilogram di tokonya karena syarat menunjukkan KTP.

"Saya punya langganan di tiga pangkalan, kalau mau dapat suplai, semuanya minta KTP. Otomatis saya minta ke pelanggan saya. Tapi kendalanya, pelanggan di tempat saya tidak mau. Mereka banyak yang kabur, takut dikira untuk diikutkan pinjam online (Pinjol).

Penjualan sepi, berkurang banyak. Dulu antara 50-60 tabung perhari ini, ini hanya 30 tabung," keluh Lilik, kepada Tribun Jateng.

Di sisi lain, Lilik menyadari memang pembelian LPG 3 Kg ini harusnya melalui agen resmi. Namun ia yang sudah berjualan elpiji ecer bertahun-tahun itu mengaku dilema sebab itu sudah menjadi mata pencahariannya.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Perluas Implementasi Pencatatan Digital LPG Subsidi

Ia menginginkan adanya solusi agar tetap bisa berjualan dan tidak membuat khawatir pembeli.

"Pelanggan saya warga sekitar sini dan belinya juga satu-satu. Inginnya ya jangan ada syarat yang ribet," ujarnya.

Pedagang lain, Setiabudi mengatakan, syarat pembelian elpiji melon menggunakan KTP awalnya cukup dianggap rumit oleh pelanggan.

Didesak Operasi Pasar

Anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian mendorong digelarnya operasi pasar untuk menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kilogram atau Gas Melon.

“Untuk mengatasi kelangkaan agar kuota LPG 2023 ini disesuaikan, tadi juga dengan Dirjen Migas supaya operasi-operasi pasar bisa dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” kata Ramson ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Dia menilai distribusi LPG subsidi juga menjadi perhatian serius terutama ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan logistik.

“Kami meminta Pertamina lebih pro aktif tetapi memang kalau di pulau terluar masih menggunakan minyak tanah,” ucap legislator fraksi Gerindra itu.

Baca juga: Mulai Tahun Depan, Pemerintah Batasi Jumlah Pembelian LPG 3 Kg dan Hanya Bagi Masyarakat Terdaftar

Namun demikian, Ramson ingin memastikan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan arus distribusi agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

Kelangkaan elpiji 3 Kg terjadi di beberapa daerah satu di antaranya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pun memberikan penjelasan terkait kelangkaan tersebut.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

“Menanggapi tentang pasokan Elpiji 3 kg di Kota Parepare yakni di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Lapadde, Pertamina menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih serta tidak meniagakan kembali Elpiji 3 Kg ini,” kata Fahrougi, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Pihaknya juga mengimbau masyarakat masih menemukan Elpiji 3 Kg atau adanya harga yang tidak wajar di lembaga penyalur resmi Pertamina, untuk menghubungi ke Pertamina call center 135.

Pertamina, kata Fahrougi, saat ini tengah melakukan beberapa penanganan.

Seperti berkoordinasi dengan Pemda dan APH setempat untuk mengawasi dan menindak apabila ditemukan praktik penyalahgunaan pendistribusian Elpiji di masyarakat.

Pertamina juga memberikan prioritas pengisian Elpiji di SPPBE, khususnya wilayah Kota Parepare.

Tak sampai di situ, Pertamina memastikan pangkalan untuk memprioritaskan penyaluran kepada customer akhir.

“Juga memberikan prioritas pengiriman Elpiji ke pangkalan yang berada di wilayah membutuhkan arau urgent dan berbagai hal lainnya,” kata Fahrougi.

“Pertamina juga telah melakukan monitoring secara berkala di beberapa pangkalan yang tersebar di wilayah Parepare dan diketahui bahwa stok Elpiji 3 kg aman,” tambahnya.

Kuota Jebol

Sementara PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan kuota LPG subsidi tahun ini jebol 0,2 juta metrik ton (MT.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyebut, kuota LPG Subsidi di sepanjang tahun ini mencapai 8,2 juta metrik ton (MT) atau lebih tinggi daripada kuota LPG subsidi di tahun ini yang sebesar 8 juta MT.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai dengan Mei 2023 sebesar 3,32 juta MT atau 41,6 persen dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 8 juta MT.

Disebutkan, data penyaluran LPG 3 kg hingga Mei 2023 yang disampaikan Kementerian ESDM tidak banyak berbeda dengan yang dimiliki Pertamina.

Hanya saja, Alfian lebih menyoroti tren penyaluran LPG subsidi atau public service obligation (PSO) pada Januari-Mei 2023 yang meningkat 5% dibandingkan periode sama di Januari-Mei 2022. Adapun realisasi penyaluran LPG 3 kg ini lebih besar 8,4% dibandingkan kuota pada periode year to date (YTD) Januari-Mei 2023

“Berdasarkan prognosa kami di Desember 2023 penyaluran LPG 3 kg akan over 2,7% dari kuota atau mencapai 8,2 juta MT,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Migas ESDM dan Pertamina, Rabu (14/6).

Alfian menggaris bawahi, nilai subsidi LPG 3 kg sampai dengan Mei 2023 yang sudah terealisasi sebesar Rp 34 triliun. Sementara anggaran subsidi LPG 3 kg dalam APBN sebesar Rp 117 triliun.

Sedangkan menurut perhitungan Pertamina, nilai subsidi LPG 3 kg untuk 8 juta MT hanya sebesar Rp 85,45 triliun. Artinya, selisih antara anggaran subsidi dan prognosa Pertamina ada kelebihan Rp 32,4 triliun.

Alfian menyatakan, pihaknya mengusulkan selisih nilai tersebut digunakan untuk menambah volume subsidi LPG 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta MT.

“Kalau ditanya ada kelebihan sekitar Rp 32 triliun ini bisa mengkompensasi untuk selisih 2,7% over kuota LPG tersebut,” ucap Alfian.

Berdasarkan kuota yang saat ini yakni 8 juta MT, seluruh regional marketing di prognosokan akan mengalami over kuota di akhir tahun hingga 102,9% dari kuota.

Menurutnya, penyerapan LPG subsidi tahun ini bisa lebih 2,7 persen dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Alfian menyebut penyerapan LPG 3 kg hingga Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,2 juta ton atau naik 2,7 persen dari kuota 8 juta ton pada tahun ini.

"Kita sudah buat seasonalitinya sehingga prognosa kami Desember 2023 akan over 2,7 persen,” ucap Alfian.

Dia menambahkan prognosa 2023 yang tadinya 8 juta metrik ton tetapi realisasi akan geser ke 8,2 juta metrik ton untuj LPG subsidi.

Perkiraan penyerapan LPG subsidi melebihi kuota ini, imbuh dia, juga mempertimbangkan realisasi penyerapan hingga Mei 2023.

“Realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai Mei 2023 ini meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Alfian.

Lebih lanjut, dia berujar bahwa realisasi penyerapan subsidi untuk LPG 3 kg hingga Mei 2023 telah mencapai Rp 34 triliun.

Sedangkan subsidi LPG yang dianggarkan hingga akhir tahun sebesar Rp 117 triliun.

"Prognosa kami Rp 85,45 triliun (subsidi LPG sampai akhir tahun) artinya terhadap dipa masih ada kelebihan dipa LPG 2023," ucapnya.

Kata dia, dengan potensi anggaran subsidi yang masih lebih sehingga masih dapat menutupi volume penyaluran LPG yang diperkirakan akan membengkak 2,7 persen sampai akhir tahun.

"Kalau ada kelebihan sekitar Rp 32 triliun (anggaran subsidi) ini akan bisa kompensasi selisih 2,7 persen over kuota LPG tersebut," tukasnya.

Adapun lonjakan penyaluran LPG 3 kg ini terjadi di berbagai daerah baik itu Sumatera bagian utara, selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, realisasi volume penyaluran LPG 3 kg hingga Mei 2023 tercatat sebesar 3,32 juta ton atau 41,6 persen dari target tahun ini. (Tribunnews.com/Tribun Kaltim/Tribun Jateng/Kontan.co.id)