Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan membenarkan, nilai utang pemerintah terus meningkat tajam mencapai ribuan triliun, bahkan nilai utang pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Menurut Deni, utang pemerintah memang kian meningkat sejak Indonesia merdeka. Namun, kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu juga turut meningkat. "Jadi statement Pak Jusuf Kalla itu sebetulnya berlaku sejak jaman presiden Soekarno," kata Deni di acara Money Talks On Location 'Amankah Utang Pemerintah Saat Ini?' di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Pernyataan Deni untuk menanggapi kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kall beberapa waktu lalu tentang utang pemerintah RI yang terus meningkat tajam. 

Berdasarkan data, nilai utang pemerintah pada akhir Maret 2023 naik Rp 17,39 triliun dari posisi akhir Februari 2023 sebesar Rp 7.861,68 triliun dengan rasio 39,09 persen terhadap PDB.

Begitu pula jika dibandingkan akhir Maret 2022, nilainya naik Rp 826,57 triliun dari Rp7.052,5 triliun dengan rasio 40,39 persen terhadap PDB. "Saat ini size ekonomi kita, GDP kita juga tertinggi sejak Indonesia merdeka. Itu utang kita meningkat, tetapi kemampuan kita juga meningkat," lanjutnya.

Deni menyampaikan, tingginya utang pemerintah itu berasal dari ketimpangan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja negara.

"Selama APBN defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

JK mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk. Ia membenarkan utang luar negeri Indonesia yang besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tempat yang sama.

Petinggi Partai Golkar ini menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri. "Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata dia.

Baca juga: Jusuf Hamka: Utang Pemerintah Menggunung Hingga Rp 800 miliar Belum Tertagih Sejak 1998

Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, yakni obligasi atau surat berharga negara (SBN), plus pinjaman dari dalam dan luar negeri. Instrumen SBN masih mendominasi utang pemerintah yang mencapai 89,02 persen dengan nilai Rp7.013,58 triliun pada akhir Maret 2023.

Baca juga: Jusuf Hamka: Siapapun Presidennya, Negara Harus Tanggung Jawab Membayar Utang

Utang SBN domestik pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 5.658,77 triliun. Sementara, utang SBN valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun. Utang pemerintah berbentuk pinjaman pada akhir Maret 2023 mencapai Rp 865,48 triliun. Pinjaman terutama berasal dari luar negeri sebesar Rp 844,17 triliun, terdiri atas pinjaman multilateral, bilateral dan bank komersial. Sementara, pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp 21,31 triliun.