Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendukung sinergi yang terjalin antara Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Sinergi ini merupakan upaya mentransformasikan Kampung Dolly yang dulunya merupakan kawasan prostitusi.

Tak hanya itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki turut mengapresiasi bantuan yang diberikan Kedubes Inggris untuk Indonesia.

Baca juga: Direktorat Jenderal Bea Cukai Bantu UMKM Bisa Ekspor Lewat Program Klinik Ekspor

Bantuan yang diberikan merupakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di kawasan Dolly.

Termasuk kolaborasinya dengan SMESCO dalam proyek Future Cities (Kota Masa Depan) di Dolly, Kecamatan Putat Jaya, Surabaya.

Teten mengatakan, sinergi dan kolaborasi program kota masa depan ini sebagai titik awal dalam mewujudkan perkembangan untuk para pelaku UMKM.

"Program ini sangat ambisius karena mampu mengubah kawasan prostitusi ke industri yang produktif," kata Teten dalam keterangannya di Surabaya, dikutip Kamis (22/6/2023).

Pemerintah Inggris mengucurkan dana sebesar 500 ribu poundsterling atau setara Rp 9,57 miliar untuk mengembangkan kawasan Dolly.

Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, investasi ini penting untuk mendukung Pemkot Surabaya.

Ia pun mengutarakan kesenangannya melihat perubahan besar yang terjadi hari ini.

"Kami berharap, program ini akan terus berlanjut, sebagaimana saya sebut, proyek ini perlu ide baru dalam pengembangan UMKM dan Pemerintah untuk menyelesaikan transformasi yang belum selesai di Dolly," kata Jenkins.

Kampung Dolly dalam sejarahnya dianggap sebagai pusat konsentrasi prostitusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Pada 2014 lalu, pemerintah akhirnya melakukan penertiban dan menutup kawasan Kampung Dolly.

Alasan pemerintah menutup industri prostitusi di Dolly karena pertimbangan beberapa hal.

Di kawasan Dolly marak praktik perdagangan manusia, eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur, serta kompleksitas penyebaran penyakit menular seksual.

Penutupan tersebut juga disebut bertujuan untuk menyelamatkan generasi berikut dengan pencapaian terbaik pendidikan anak-anak setempat.

Namun di sisi lain, dampak perekonomian lokal sempat terkena imbas dari penutupan tersebut.

Sebab, banyak penduduk lokal yang bergantung pada industri turunan ini sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Banyak penduduk Putat Jaya sempat kehilangan pekerjaan dan 18 persen di antara mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Teten berujar bahwa sampai hari ini perubahan nyata telah dirasakan oleh masyarakat di kawasan Dolly.

"Dengan cepat mereka beradaptasi menghadirkan produk usaha. Kurang lebih 11 UKM yang telah melahirkan inovasi yang kreatif," kata Teten.

Kemudian, agar proyek pengembangan kawasan prostitusi menjadi pusat ekonomi kreatif ini berlanjut, Teten meminta Pemkot Surabaya terus melakukan pendampingan.

Selain itu, ia juga minta agar produk-produk hasil kreasi masyarakat Dolly diserap ke sektor industri seperti perhotelan dan pariwisata.

Kemudian, kata Teten, UMKM Dolly juga sudah membentuk koperasi.

Ia mengatakan pihaknya akan terus mengkonsolidasikan lewat koperasi scaling up.

"KemenKopUKM juga punya pembiayaan untuk koperasi, mereka yang bergabung dengan koperasi akan terus dibina dan difasilitasi dari sisi pembiayaan. Produknya dipasarkan lewat serapan program Pemerintah membeli produk dalam negeri sebesar 40 persen," ujar Teten.

Ke depan, Teten berharap kesuksesan transformasi kawasan prostitusi yang ada di Dolly menjadi role model bagi transformasi kawasan lainnya yang serupa.

Sehingga diharapkan pembangunan ekonomi di daerah terus terjadi.

Dalam kesempatan sama, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, Pemkot telah melakukan tindak lanjut pengembangan Dolly.

Salah satunya dengan membentuk koperasi bagi para UMKM yang terkena dampak akibat penutupan kawasan prostitusi ini sebelumnya.

"Karena mereka (UMKM) ini juga tak bisa berkembang sendiri-sendiri, untuk itu digabungkan ke dalam koperasi agar mudah mengontrol arus pendapatan serta meningkatkan kemampuan SDM UMKM," kata Eri.

"Kami tak ingin kawasan Dolly ditutup tapi ekonominya juga ditutup," lanjutnya.