Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengusulkan anggaran dana untuk impor tiga trainset Kereta Rel Listrik (KRL) baru dari Jepang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, anggaran impor KRL baru menggunakan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia mengatakan, sebagian anggaran juga bakal didukung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kalau ini (anggaran) sebagian dari KAI sebagian lagi sudah diusulkan menggunakan PMN," kata Adita saat dihubungi Tribunnews, Senin (26/6/2023).

Meski begitu, Adita enggan menjawab secara rinci anggaran yang diajukan. Namun, dia menegaskan, aspek keberlangsungan layanan KRL menjadi fokus Kemenhub.

"Pada prinsipnya kami di kemenhub fokus pada aspek keselamatan dan keberlangsungan layanan KRL," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah bakal melakukan impor tiga trainset Kereta Rel Listrik (KRL) baru.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan untuk menopang pelayanan kereta bagi masyarakat, meski sejumlah kereta telah dipensiunkan.

"Kita memang harus mengimpor barang baru ada tiga saja yang baru untuk menutupi kekurangannya," kata Luhut kepada wartawan di Stasiun Halim, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: KAI Commuter Akan Retrofit Rangkaian KRL Tua untuk Lima Tahun ke Depan

Meski begitu, Luhut enggan menjelaskan lebih rinci waktu pasti impor tersebut. Dia hanya berujar, proses impor KRL baru ini membutuhkan waktu hingga dua tahun.

"Tapi kita tadi akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025," jelasnya.

Di sisi lain, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. "Jadi kami sudah rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut.

Baca juga: Tolak Impor KRL Bekas, Luhut Akan Beli 3 Trainset Baru

Luhut mengatakan, hal itu dinilai melanggar tiga aturan jika tetap dilakukan impor KRL bekas dari Jepang. "Karena itu melanggar tiga aturan, satu Perpres, yang kedua Kementerian Perindustrian dan ketiga dari Kemenhub," jelasnya.

Terkait kebutuhan KRL dalam negeri, Luhut menegaskan tidak ada persoalan yang signifikan. Dia mengaku hal itu sudah bisa diantisipasi.

"Nggak ada masalah, sudah kita hitung semua. Kita exercise ada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka maparkan kemarin semua kendala-kendala bisa diselesaikan," ungkap dia.