Pemerintah Target 13 Ruas Tol Beroperasi Akhir 2023, Ini Dampaknya ke Perekonomian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah menyelesaikan target pembangunan 13 ruas tol
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah menyelesaikan target pembangunan 13 ruas tol hingga akhir 2023.
Untuk 13 ruas baru yang dioperasikan itu yakni Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung - Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis - Cibitung seksi 2 (23,01 km), Tol Serpong - Cinere seksi 2 (3,6 km), Tol Sigli - Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km).
Selanjutnya dilanjut Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan - Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Tol Jakarta - Cikampek II Selatan paket 3 (31,25 km), Tol Serpong - Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran - Tebing Tinggi (47,6 km), dan Tol Binjai - Langsa (26,2km), serta Simpang Indralaya - Prabumulih (64,7 km).
Baca juga: Perusahaan Pelat Merah Disebut Berperan Penting Dalam Investasi Jalan Tol
CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menilai sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia untuk mempunyai infrastruktur yang memadai dan merata untuk mendukung mobilisasi dan meningkatkan perekonomian untuk setiap wilayah di Indonesia.
Tujuannya, untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.
“Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sangat penting adalah transportasi karena merupakan tulang punggung penghubung untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah,” kata Johanna dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).
Dia menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai juga memiliki kontribusi sosial dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya sehingga dapat memajukan kualitas hidup dan juga meningkatkan produktivitas pekerja.
“Meskipun tanggung jawab utama ada di pundak pemerintah namun tetap perlu adanya peran aktif dari pihak swasta, para investor dan juga masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing negara.
Baca juga: Dalami Korupsi Tol Japek, Kejaksaan Gali Keterangan Eks Vice President Jasa Marga
Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang, baik itu operasi saat pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir. Waktu yang lebih singkat dan efisien membuat harga produk menjadi kompetitif.
Meningkatnya infrastruktur transportasi di suatu wilayah juga membuat peningkatan sarana dan prasarana menjadi lebih merata.
Saat pemerataan berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya wilayah tertinggal sehingga kemiskinan di suatu wilayah dapat lebih teratasi.
Selain transportasi, infrastruktur komunikasi juga perlu dibenahi sehingga kesenjangan tidak akan terjadi.