Sirkuit Mandalika Dituding Hamburkan Uang Negara, Erick Thohir Kembali Beri Penjelasan Begini
Erick Thohir bilang proyek ini bukan hanya pembangunan sirkuit, tapi juga mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kembali menjelaskan terkait kabar proyek Sirkuit Mandalika yang dituding memiliki utang Rp4,6 triliun dan telah menghamburkan uang negara.
Erick menegaskan, proyek ini bukan hanya pembangunan sirkuit, tapi juga mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Dia mengatakan, Pemerintah berkomitmen membangun Mandalika sebagai sebuah KEK yang bisa memberikan manfaat besar ke masyarakat.
"Beda, itulah kembali ketika kalau bicara tanpa fakta dan data. Rp4,6 triliun itu tidak hanya untuk sirkuit. Salah," papar Erick dalam postingan di media sosial pribadinya dikutip, Minggu (2/6/2023).
"Di situ sudah ada Hotel Pullman, sudah jadi. Bagaimana infrastruktur yang ada di Mandalika," sambungnya.
Erick melanjutkan, ini merupakan proyek jangka panjang untuk menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan Nusa Tenggara Barat tujuan wisata bagi turis lokal maupun internasional.
"Jangan sekonyong-konyong 'oh ini Rp4,6 triliun pemborosan'. Ini kan kawasan. Mimpi kita projek Mandalika, dan juga Tana Mori, Likupang ini adalah proyek-proyek yang harus kita dorong," kata dia
Baca juga: Pemerintah Minta Utang Rafaksi Minyak Goreng Diaudit, Ini Respons BPKP
Sementara itu, ITDC sebagai pengelola Sirkuti Mandalika menyatakan, penyelenggaraan MotoGP 2022 mencatat jumlah penonton mencapai 102.801 orang, serapan tenaga kerja 4.600 orang, estimasi belanja penonton Rp545 miliar, perputaran uang penonton Rp697 miliar, akomodasi Rp42,7 miliar, dan UMKM Rp23,08 miliar.
Dalam pembangunan kawasan The Mandalika pada tahun 2015 dan 2020, ITDC telah memperoleh dukungan Pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) secara tunai dengan total Rp750 miliar.
ITDC juga memperoleh dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pinjaman yang telah dimanfaatkan adalah sebesar Rp3,4 triliun.
Pendanaan ITDC yang bersumber dari Bank saat ini masih terjaga kelancaran pembayarannya karena sumber penghasilan usaha yang didapatkan dari kawasan The Nusa Dua dan bisnis lainnya melalui anak dan cucu usaha ITDC.
Untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas keuangan ke depan, ITDC akan melakukan terobosan bisnis. Antara lain melakukan optimalisasi aset dengan Mitra Investasi atas sebagian lahan yang diubah statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) murni khususnya di The Nusa Dua.