Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, ASEAN Blue Economy Forum tahun ini adalah platform adalah platform multi pemangku kepentingan dan multi sektoral untuk ekonomi biru di ASEAN.

Blue economy atau ekonomi biru merupakan pembangunan ekonomi berbasis sektor kelautan. "Forum tersebut akan membahas praktik baik, tantangan, dan upaya negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung ekonomi biru," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam ASEAN Blue Economy Forum 2023, Senin (3/7/2023).

Indonesia meluncurkan roadmap atau peta jalan ekonomi biru untuk tahun 2023 hingga 2045 sebagai bentuk dukungan mendorong blue economy di ASEAN.

"Sesuai jadwal hari ini, Indonesia akan meluncurkan roadmap ekonomi biru Indonesia sebagai contoh upaya Indonesia mengembangkan ekonomi biru di Indonesia," kata Suharso.

Dia menambahkan, peta jalan blue economy bakal diteruskan ke dalam forum diskusi mengenai ekonomi biru di antara negara ASEAN. "Pada sesi sore, kemajuan roadmap ekonomi biru ASEAN akan dibahas dalam diskusi meja bundar dengan delegasi negara anggota ASEAN. Forum Ekonomi Biru ASEAN akan memperkaya pengembangan kerangka ekonomi biru asean," pungkasnya.

Butuh Pendanaan 1,64 Triliun USD

Terkait peluncuran peta jalan ekonomi biru (Blue Economy Roadmap) untuk mengembangkan ekonomi berbasis maritim dan kegiatan atau produk terkait. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menyebutkan akan membutuhkan pembiayaan sekitar US$ 1,64 triliun.

Dari kebutuhan dana tersebut Vivi mengatakan, tidak semuanya bisa dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengingat ruang fiskal yang terbatas.

Baca juga: Gandeng UEA, Jokowi Siap Bangun Wisata Laut dengan Skema Blue Economy, Ini Maksudnya!

Karenanya, pemerintah membuka opsi pembiayaan. "Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh APBN hanya sekitar 20 persen hingga 25%. Makanya kami kejar inovasi pembiayaan, salah satunya dengan blue financing (pembiayaan biru)," ujar Vivi dikutip Kontan, Senin (3/7/2023).

Pada Mei 2023 lalu, Indonesia sudah merealisasikan penerbitan obligasi biru atau blue bond. Bahkan, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan obligasi jenis tersebut. Dana penerbitan blue bond akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai proyek yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan berkelanjutan.

Sektor yang memenuhi syarat, nantinya akan diseleksi lewat mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging (CBT) untuk menentukan belanja yang memenuhi syarat.

Baca juga: Kepala BRIN: Riset Indonesia Fokus pada Digital, Green, dan Blue Economy

"Pendanaannya, tidak hanya ditujukan dalam sektor kelautan dan kemaritiman saja, tetapi juga yang berkelanjutan. Ada standardisasinya," tambah Vivi.

Vivi mengungkapkan pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta untuk pendanaan. Ke depan, pemerintah juga akan membidik penerbitan non-sovereign bond untuk pembiayaan biru ini.

"Karena selama ini kan sovereign bond yang terbit, ditanggung oleh pemerintah. Nanti ke depan akan dorong yang non-sovereign bond dan akan bekerja dengan pihak terkait, termasuk OJK," kata Vivi.