Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah aturan terkait food estate di Kalimantan.

Wahyu mengatakan, nantinya aturan soal food estate ini akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Untuk food estate ini merupakan kebutuhan ke depan. Penduduk kita akan meningkat. Dan tentunya food estate ini diperlukan. Progress sampai saat ini kita sedang mempersiapkan Perpres untuk food estate," kata Wahyu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Moeldoko Bantah Food Estate Proyek Gagal, Tunggu 7 Kali Panen untuk Buktikan

Wahyu mengaku, lokasi pembangunan food estate ini tak hanya dibangun di Kalimantan Tengah saja, namun juga di Sumatera Utara.

"Lokasinya ada di Kalimantan, kita sudah melakukan AOI (area of interest). Sudah melalui pemetaan daerah-daerah mana saja yang bisa dijadikan food estate di Kalimantan Tengah," ujar dia.

"Lalu di Sumatera Utara, di Humbang Hasundutan dan mungkin juga di beberapa lokasi yang merupakan arahan dari Presiden. Ini yang coba nanti kita masukkan di Perpres tersebut," lanjutnya.

Selain itu, Wahyu menyampaikan, pihaknya juga turut menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan food estate ini.

Kata dia, PUPR berperan dalam membangun infrastruktur seperti saluran irigasi dan jalan. Dimana, dua hal itu berperan penting dalam pembangunan food estate.

Baca juga: Jokowi Resmikan Food Estate Keerom, HIPMI: Papua Raya Harus Jadi Lumbung Pangan

"Begini, food estate itu butuh juga infrastruktur. Air, jalan, dan lain-lain. Untuk itu PUPR sudah mengalokasikan untuk memperbaiki saluran-saluran irigasi yang ada di lokasi food estate," ucap dia.

"Dan selain infrastruktur air, juga jalan. Bagaimana hasil bumi mau dilempar kalau tidak ada jalan. Jadi PUPR sudah siapkan paling tidak dua, infra air dan jalan," sambungnya.