Fokus Eksekusi Pengadaan Infrastruktur Digital, Mengkominfo: Hak Rakyat Untuk Dapatkan Bandwidth
Infrastruktur digital yang jadi prioritas adalah menara Base Transceiver Station (BTS). Ia tidak ingin masalah di masa lampau
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru saja dilantik, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk terus mengeksekusi pengadaan infrastruktur digital.
Infrastruktur digital yang jadi prioritas adalah menara Base Transceiver Station (BTS). Ia tidak ingin masalah di masa lampau membuat eksekusinya terbengkalai.
"Terutama BTS karena hak rakyat untuk mendapatkan bandwidth itu jangan sampai terbengkalai karena ada permasalahan di waktu lampau," kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Ia kemudian mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah membentuk satuan tugas (satgas) guna memastikan percepatan akses digital.
"Tadi presiden sudah sampaikan bahwa nanti akan bentuk satgas percepatan dan langkah-langkah," ujar Budi.
"Yang pasti Pak Presiden pengen memastikan pengadaan digital. BTS akan tetap jalan. Sehingga harus ada satgas percepatan berbagai isu digital dan lain-lain," lanjutnya.
Terkait kasus eks Menkominfo Johnny G Plate yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G, ia mengatakan agar hal tersebut menjadi urusan aparat penegak hukum (APH).
"Tadi Pak Mahfud (Menkopolhukam Mahfud MD) berpesan bahwa yang sudah diselesaikan APH, ditangani APH, biarlah ditangani APH," kata Budi.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi Senin pagi ini melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024.
Selain itu, Presiden mengangkat Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.