Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Petroleum Association (IPA) membenarkan pernyataan SKK Migas yang menyebutkan rendahnya realisasi lifting minyak di dalam negeri, karena banyak alat pengeboran (rig) tak laik pakai.

Diketahui, SKK Migas mengungkap produksi minyak siap jual atau lifting per 30 Juni 2023 baru mencapai 615,5 ribu barel oil per day (BOPD).

Realisasi lifting minyak pada semester I 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Baca juga: Belum Capai Target, Kinerja Lifting Minyak Sebesar 615,5 Ribu BOPD, SKK Migas Ungkap Alasannya

Target lifting minyak target 2023 adalah 660 ribu BOPD, dan target di semester I 2023 adalah 618,7 ribu BOPD. Realisasi 615,5 ribu BOPD.

Menurut Vice President IPA Ronald Gunawan, hal itu disebabkan oleh Covid-19. Saat awal pandemi merebak, banyak kegiatan di rig yang diberhentikan.

"Jadi yang dibilang sama SKK Migas itu betul. Ini sebetulnya dampak dari covid kemarin pas 2020 ya. Itu kan kegiatan menurun drastis," katanya dalam Konferensi Pers Road to IPA Convex 2023 di Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

"Akibatnya banyak rig di darat maupun laut, mereka bawa balik karena sudah tidak dipakai," lanjutnya.

Lalu, ketika kegiatan pengeboran sudah mulai dilakukan lagi pada 2021 dan 2022, para perusahaan perlu memesan ulang lagi materialnya. Proses ketika pemesanan itu yang kemudian memakan waktu lama.

"Tidak semuanya datang dalam waktu sebulan. Kadang-kadang 3-4 bulan. Nah, akibatnya supply and demand problem," ujar Ronald.

Baca juga: Pastikan Operasional Optimal Hingga 2031, SKK Migas Survei Upgrading Kapal FSO Abherka Milik PIS

Ia berujar, kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. "Jadi, itu (rendahnya realisasi lifting minyak di dalam negeri) karena faktor alam," kata Ronald.

Sebelumnya, SKK Migas juga mengungkap alasan lain rendahnya realisasi lifting minyak di dalam negeri.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, hal itu merupakan dampak dari sejumlah faktor seperti tertundanya eksekusi investasi pengembangan bisnis, hingga adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada awal tahun ini.

"Beberapa pekerjaan investasi tertunda pengembangan. Di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di awal tahun ada insiden, kemudian dilakukan safety stand-down," jelas Nanang, Selasa (18/7/2023).