TRIBUNNEWS.COM, - Pasokan pangan secara global terancam mengalami krisis usai Perdana Menteri India Narendra Modi resmi memberlakukan larangan ekspor beras dunia mulai 20 Juli 2023.

Larangan ekspor beras jenis non basmati diberlakukan Modi lantaran para petani di India mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim.

Tercatat, sejak April 2023 India dilanda gelombang panas mencapai 46 derajat celcius.

Baca juga: Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah dan Bulog Pastikan Stok Beras Aman

“Untuk memastikan ketersediaan beras putih non basmati yang memadai di pasar India dan untuk menahan kenaikan harga di pasar domestik, pemerintah India telah mengubah kebijakan ekspor,” kata Kementerian Pangan India dikutip Minggu (23/7/2023).

Tak hanya gelombang panas, efek domino dari siklus el nino juga telah menyebabkan uap air berhembus ke arah daratan. Uap air yang terkena suhu panas di daratan selanjutnya mengembun menjadi hujan yang lebat dan suhu yang lembab.

Luapan banjir dari Sungai Yamuna akibat hujan deras yang mengguyur negara bagian Assam, India selama beberapa hari terakhir bahkan telah menenggelamkan sebuah taman di belakang Taj Mahal.

Kondisi ini yang membuat para petani panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana mengalami gagal produksi, hingga pasokan beras menipis dan memicu lonjakan harga beras non basmati sebesar 3 persen.

Khawatir kondisi ini kian memicu krisis beras jenis non basmati di dalam negeri, PM Modi akhirnya terpaksa memberlakukan larangan beras non basmati atau yang dikenal dengan beras kebuli.

Pasar Global Terancam Alami Krisis Pangan

Tak hanya beras non basmati, ekspor gula dan berbagai jenis biji – bijian juga turut dibatasi pemerintah Modi. Imbas larangan ekspor tersebut pasar global kini tengah dihantui ancaman krisis pangan.

"Pasokan beras global akan mengetat secara drastis karena negara ini adalah produsen makanan pokok kedua terbesar di dunia," kata Eve Barre, ekonom ASEAN di perusahaan asuransi kredit perdagangan Coface.

India sendiri diketahui menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia, dengan menyumbang 40 persen ekspor beras ke pasar global.

Adapun jenis beras yang kerap diekspor India dalam setahun terakhir diantaranya beras non-basmati sebanyak 10 juta ton dan dan 7,4 juta ton beras jenis pratanak.

Belum diketahui sampai kapan larangan ekspor akan diberlakukan PM modi, namun apabila pembatasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka sejumlah negara Asia dan Afrika kemungkinan besar akan mengalami krisis pangan.

“Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan, pembeli Afrika akan paling terpengaruh oleh keputusan India. Efek pembatasan ini kemungkinan besar akan berdampak pada ancaman krisis pangan global,”ujar BV Krishna Rao, presiden Asosiasi Eksportir Beras.

Pasokan beras RI Surplus

Menanggapi ramainya isu krisis beras global, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim stok beras dalam negeri mengalami surplus, meski tidak ada pasokan impor beras dari India.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai BULOG saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini BULOG sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan,” Direktur Bisnis Perum BULOG Febby Novita dalam keterangan resminya.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut Harga Telur & Beras di Pasar Pananjung Pangandaran Lebih Mahal dari Daerah Lain

“Untuk mewujudkan pemenuhan Cadangan Pangan ditengah ancaman ekspor beras India dan bencana el nino BULOG akan terus menjamin kebutuhan melalui outlet-outlet binaan Perum BULOG seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang," tambah Febby.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, kebijakan India yang menyetop ekspor beras non-Basmati tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

"Kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," lanjutnya.

Arief mengungkapkan, sesuai arahan Presiden pada Ratas Kabinet Selasa (18/7) lalu, NFA telah mempersiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri.

Kata dia, penugasan pengadaan CBP sebanyak dua juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.

Baca juga: Bapanas: Penyaluran Bantuan Pangan Beras ke 21,353 Juta KPM Rampung 100 Persen

"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," ungkapnya.

Adapun untuk mengantisipasi menurunnya jumlah ketersediaan beras akibat El Nino, Bapanas telah mempersiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Salah satu arahan Presiden, Menteri Pertanian diminta untuk mempercepat tanam dan mempersiapkan produksi, serta penyaluran pupuk, sedangkan NFA diminta mengkalkulasi berapa kebutuhan dan dipenuhinya dari mana," terang Arief.