Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan, 158 proyek strategis nasional (PSN) selesai dikerjakan dalam 8 tahun dengan nilai investasi Rp 1,102 triliun.

Airlangga berujar, dengan nilai investasi tersebut pihaknya tak ingin melihat adanya angka kemiskinan ditengah pembangunan dan perekonomian wilayah yang tinggi.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

"Kita tidak ingin melihat wilayah ekonominya tinggi pembangunan yang tertinggi di seluruh dunia seperti di Maluku, maupun Sulawesi Tengah. Tetapi masih ada Angka kemiskinan. Nah itu yang kita tidak ingin. Makanya arahan Presiden sampai dengan 2024 kemiskinan mendekati 0," kata Airlangga.

Dikatakan Menko Airlangga, dari total proyek strategis nasional sebanyak 210 proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemban 125 proyek. Kata dia, dari 125 proyek tersebut meliputi 12 program kawasan ekonomi.

"Tadi sudah disampaikan bahwa total proyek PSN ada 210 proyek, dan juaranya Menteri PU ada 125 projek. Dan ada 12 program kawasan ekonomi, kemudian investasi dan juga terkait dengan beberapa infrastruktur," jelasnya.

Airlangga berujar, Kementerian PUPR juga memegang enam proyek meliputi Daerah Perbatasan, Akses Keluar Tol, Kebun Makanan, Pembangunan Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus.

Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Kabar Terbaru 58 Proyek Strategis Nasional yang Belum Tersentuh

"Kenapa saya katakan PU itu pertanian umum, karena membangun food estate, bukan hanya membangun waduknya, bukan hanya irigasinya, nanam nya pun komandonya menteri PU. Inilah yang luar biasa," jelasnya.

"Kemudian ketahanan energi dan tentu kita terus dorong bahwa di setiap kawasan yang dibangun SDM setempat bisa ikut terangkat," imbuhnya.

Baca juga: 58 Proyek Strategis Nasional Pemerintah Belum Dimulai Pembangunannya, Terhambat Izin hingga Dana

Pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program kerjanya di periode kedua pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Pemerintah juga telah melakukan pendataan by name by address sehingga kebijakan yang diterapkan dan langkah yang diambil tepat sasaran.