Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memberikan arahan ke Direktur Utama Pertamina terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Kelangkaan elpiji subsidi itu terjadi hampir merata di seluruh daerah.

“Tadi sudah saya berikan arahan ke dirut. Bisa tanyakan ke beliau,” ucap pria yang akrab disapa Ahok saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Statement Resmi Pertamina soal Penambahan Alokasi Fakultatif Tabung LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan

Ditanya mengenai kendala distribusi apa yang dihadapi dan apakah ada indikasi mafia elpiji, Ahok tidak berkomentar.

Ahok bilang distribusi produk Pertamina menjadi tugas anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi.

“Tanyakan ke PT Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan LPG Subsidi 3 Kg saat ini memang mengalami peningkatan konsumsi.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu," kata Nicke dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

"Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ungkapnya.

Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

Baca juga: Pengusaha Pertashop Minta Ikut Jualan LPG 3 Kg, Jualan Barang Nonsubsidi Cuannya Tipis

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya," ucap Nicke.