DPR Endus Praktik Penimbunan dan Pengoplosan di Balik Langkanya Stok Elpiji 3 Kg
DPR mendesak BPH Migas dan polisi mengambil langkah tegas untukk mengatasi kelangkaan stok elpiji 3 kg belakangan ini.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI menduga ada praktik penimbunan dan pengoplosan di balik langkanya stok elpiji 3 kg di belakangan ini.
Dugaan ini muncul lantaran kelangkaan stok elpiji 3 kg terjadi di berbagai daerah, termasuk di luar Jawa seperti di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
mengatakan indikasi penimbunan oleh pengusaha pangkalan elpiji sangat mungkin.
Karena itu pihaknya mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas.
"Kami mendesak BPH MIgas dan aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal menertibkan soal
ini," ujar Mulyanto saat dihubungi Tribun Network, Kamis (27/7/2023) kemarin.
"Ada kemungkinan pengoplosan dari gas elpiji subsidi menjadi elpiji non subsidi karena marginnya
lumayan lebar mencapai Rp12.000 per kilogram," ungkapnya.
Pengoplosan elpiji 3 kg bukan baru kali ini terjadi beberapa sindikat sudah berhasil diungkap dan
dijadikan tersangka. "Ini hal yang kita khawatirkan," ujarnya.
Pihaknya pun menyoroti kebijakan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli gas elpiji 3 kg yang efektif diberlakukan tahun 2023.
Mulyanto mendorong pemerintah melakukan pendataan secara akurat, bertahap hingga
uji coba terbatas sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Jangan sampai upaya menjadikan distribusi elpiji 3 Kg lebih tepat sasaran malah memunculkan
masalah baru yakni mereka yang berhak tidak mendapatkan LPG subsidi," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kelangkaan Stok Elpiji 3 Kg, Pertamina Upayakan Recovery di Jalur Distribusi
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memberikan arahan ke
Direktur Utama Pertamina terkait masalah kelangkaan elpiji 3 kg.
Dia menyebut Pertamina tidak tinggal diam mengatasi masalah kelangkaan elpiji bersubsidi yang terjadi hampir merata di seluruh daerah.
“Tadi sudah saya berikan arahan ke dirut. Bisa tanyakan ke beliau,” ucapnya kepada Tribun Network
melalui pesan singkat.
Ditanya mengenai kendala distribusi apa yang dihadapi dan apakah ada indikasi mafia elpiji, Ahok
tidak berkomentar.
Baca juga: Jokowi Diminta Tak Buang Badan Saat Masyarakat Kesulitan Cari Gas Elpiji 3 Kg: Tegur Erick Thohir
