Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.020,4 triliun, sebanyak Rp 562,6 triliun telah diterima langsung oleh masyarakat.

"Itu belanja yang langsung diterima manfaat oleh rakyat, baik dari sisi kartu sembako dan PKH yakni keluarga yang masuk program keluarga harapan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (11/8/2023).

Sri Mulyani merinci, sebanyak Rp 14,9 triliun digelontorkan untuk 9,8 juta kelompok penerima manfaat Kartu Sembako.

"Ini artinya setiap triwulan kita bayar sebanyak Rp 7,34 triliun dari APBN langsung ke 9,8 juta keluarga paling rentan. Selain itu mereka juga dapatkan sembako dengan nilai Rp 22,2 triliun," jelasnya.

Sedangkan, sebanyak 18,7 juta keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasikan Rp 22,2 triliun, atau setara dengan pengeluaran APBN setiap bulan sebesar Rp 3,7 triliun.

Menkeu Sri Mulyani memaparkan, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yakni Rp 27 triliun untuk Januari hingga Juli 2023.

"Artinya setiap bulan APBN keluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu. Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa dapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka bayar," tutur dia.

Selain itu APBN juga membantu kelompok yang penting seperti petani dengan memberikan bantuan benih, pupuk sebesar Rp 463,7 miliar.

Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) sebesar Rp 250 miliar. Bantuan ternak Rp 62,4 miliar dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 19,2 miliar.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN hingga Juli 2023 Surplus Rp 153,5 Triliun

Sementara itu, dibidang pendidikan, APBN memberikan program Indonesia pintar yaitu beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga tidak mampu. Anggarannya mencapai Rp 6,2 triliun.

Bagi anak-anak dari keluarga mampu yang kuliah Rp 6,1 triliun. Sebanyak 718,7 siswa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. APBN juga membantu biaya operasi sekolah (BOS), Rp 7,1 triliun. Serta, bantuan operasi perguruan tinggi (BOPT) untuk 197 PTN di Indonesia sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Ekonomi RI Tembus 5,17 Persen, Sri Mulyani: Banyak Negara Masih Berjuang Jaga Pemulihan Ekonomi

Di bidang infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi untuk sarana prasarana pendidikan, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi dengan anggaran Rp 73,1 triliun.

Pemerintah juga memberikan bantuan untuk membangun kembali perumahan usai gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu rumah sebesar Rp 1,22 triliun.

Di sisi lain, masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN melalui belanja non kementerian lembaga. Terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik yang telah digelontorkan sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun untuk 8.654,2 ribu kilo liter.

Kemudian masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilogram (kg) menikmati subsidi yang sudah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 37,7 triliun hingga Juli 2023 untuk 4 juta metrik ton.

Serta terkahir, program Kartu Prakerja dan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah berupa subsidi perumahan dengan realisasi masing-masing Rp 2,5 triliun dan Rp 452,9 miliar.

"Ini adalah manfaat APBN langsung Rp 562,6 triliun atau lebih dari 55 persen total belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat," jelas Menkeu Sri.