Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hampir mendekati target pada 2024.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di 2024 maksimal sebesar 0-1 persen.

"Kemiskinan ekstrem yang alhamdulillah pada bulan Maret 2023 telah mencapai 1,12 persen dari target untuk 2024 antara 0 sampai 1 persen. Jadi ada penurunan 0,62 persen dibandingkan tahun 2022," kata Suharso dalam konferensi pers RAPBN 2024, dikutip Kamis (17/8/2023).

Sedangkan untuk angka kemiskinan yang ditargetkan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, adalah 6,5-7,5 persen

"Tahun lalu kita mencapai 9,5 persen dan di triwulan pertama tahun 2023 ini kita turun menjadi 9,36 persen," ujar Suharso.

Sebagai tambahan informasi, Suharso menyebutkan bahwa garis kemiskinan ekstrem itu dihitung berdasarkan 1,9 dolar AS per kapita per hari atau kira-kira Rp11.571 per kapita per hari. Sama dengan kira-kira Rp351.957 per kapita per bulan.

"Kalau garis kemiskinan itu sendiri kira-kira hampir 3 dolar AS perkapita per hari atau sekitar Rp550.458 per kapita per bulan," ujarnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang sama, disebutkan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.

Baca juga: Kemenko PMK: Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Harus Direfleksikan Lagi agar Target 2024 Tercapai

Angka tersebut lebih kecil dari yang diusulkan Suharso sebesar Rp503,7-546,9 triliun.

Ketika ditemui usai konferensi pers, Suharso mengatakan tak masalah mengenai anggaran perlinsos yang lebih rendah itu dan mengatakan bahwa sudah cukup bagi pihaknya untuk menyelesaikan sejumlah hal.

Baca juga: Dermawan, Warga Solok Gotong-royong Tekan Kemiskinan Ekstrem Lewat Gebuk Sakuku

Ia menyatakan akan menggenjot efektivitas dari penerima manfaat. "Jadi dengan kita investasi di regsosek (registrasi sosial ekonomi), mudah-mudahan penerima manfaat lebih akurat," kata Suharso.