Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara soal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut menjadi biang kerok polusi udara di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah saat ini memang sedang berusaha mempensiunkan pembangkit listrik berbasis batu bara.

Namun, tak bisa serta merta langsung semuanya dipensiunkan.

Baca juga: WALHI: Pemerintah Perlu Lakukan Keterbukaan Informasi Terkait Industri Hingga PLTU Batu Bara

"Tidak bisa ujug-ujug juga. Nanti listrik mati semua gimana? Kita perlahan, ada yang sudah mulai, di beberapa daerah yang kita anjurkan adalah melakukan co-firing (teknik menggantikan sebagian batu bara dengan biomassa)," kata Suharso kepada wartawan di Jakarta, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Ia mengatakan, melalui teknik co-firing, dapat menurunkan 30 persen emisi. Selain itu, ia menyebut pemerintah juga tengah mencoba mengubah sampah menjadi energi co-firing.

"Bagaimana caranya sampah sebagai sumber emisi juga kita transformasi menjadi energi co-firing untuk menuju zero sum. Itu semua lini kita upayakan," ujar Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi bahlil Lahadalia mengatakan, penyebab polusi udara di Jakarta akibat emisi PLTU batu bara.

Hal ini membuat kualitas udara di Jakarta menjadi terjelek di dunia.

"Sekarang di Jakarta salah satu polusi udara terjelek di dunia karena PLTU batu bara kita," kata Bahlil dalam sambutan di acara Penutupan Orientasi Diponegoro Muda di Universitas Diponegoro, Semarang pada Minggu (20/8/2023) yang ditayangkan di YouTube Diponegoro TV.

Tak hanya PLTU batu bara, Bahlil juga mengungkapkan polusi di Jakarta juga akibat sumbangsih dari gas emisi kendaraan bermotor.

Alhasil, Bahlil pun mendorong agar seluruh pihak beralih untuk mengggunakan kendaraan listrik.

"Ke depan, semua orang pakai mobil listrik. Oleh karena itu, mobil baterai listrik dan Indonesia kita dorong sebagai salah satu negara produsen ekosistem baterai (dan) mobil (listrik) terbesar di dunia," jelasnya.

Berbeda dengan Bahlil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa PLTU bukan penyebab dari polusi di Jakarta.

Bantahan ini menanggapi adanya citra satelit yang beredar dan menyebut emisi PLTU menjadi penyebab polusi udara di Jakarta.

Dikutip dari Kontan, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Luckmi Purwandari menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Luckmi menyebut bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan hasilnya adalah penyebab polusi di Jakarta bukanlah PLTU melainkan sektor transportasi.

"Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa."

"Namun, data yang ada menunjukkan arah angin bukan menuju Jakarta, berbeda dengan gambar simulasi yang beredar di masyarakat," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

"Dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi menjadi sumber utama polusi, disusul oleh industri," sambung Luckmi.

Luckmi menambahkan bahwa selama tiga bulan terakhir, riset menunjukkan bahwa setiap periode Juni-Agustus atau pada musim kemarau di mana angin muson timur bertiup, risiko kualitas udara yang buruk meningkat dibanding periode lain.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU di Isu Polusi Udara Jakarta

"Mengacu pada data Kementerian LHK, dari 2018 hingga 2023 berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat, terutama pada bulan-bulan sekarang ini," katanya.

Ada banyak faktor penyebab polusi udara di Jakarta, baik alami maupun tidak alami.

Luckmi menekankan bahwa faktor-faktor yang bisa dikendalikan berasal dari aktivitas manusia seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, hingga pembakaran sampah.

Namun, ada faktor alami yang sulit dikendalikan, seperti musim, arah dan kecepatan angin, serta lanskap kota Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berharap publik mampu mengendalikan penggunaan transportasi pribadi guna mengurangi polusi.

"Mengendalikan penggunaan transportasi pribadi sangat penting bagi kesehatan masyarakat," pungkasnya.