Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan hingga saat ini belum ada rencana dari pemerintah memberikan subsidi tarif dengan skema public service obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut.

"Enggak ada, sementara ini belum. Jadi kan kalau LRT memang ada Perpresnya untuk itu (subsidi). Kalau KCJB so far belum ada," ucap Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta Convention Center, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: HUT ke-78 RI, PT KAI Daop 3 Cirebon Gelar Lomba Tarik Lokomotif Kereta Api

"Tapi kita lagi diskusi dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana skemanya," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Tiko ini juga mengungkapkan, progres uji coba KCJB masih tersus berlanjut.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian infrastruktur terkait seperti Stasiun hingga akses.

"KCIC so far progresnya baik. Jadi kita lagi terus tes keretanya," ungkap Tiko.

"Penguatan terus di berbagai lokasi. Termasuk Stasiun Halim, kemarin saya review udah 97 persen. Padalarang juga progres, jadi kita on track," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebut akan memberikan subsidi harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan skema public service obligation.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Jokowi akan Ajak Dubes ASEAN Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi mengatakan, “Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya."

Menurut Jokowi, dengan subsidi tarif, masyarakat diharapkan terdorong menggunakan Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Setelah disubsidi pemerintah, harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung rencananya bakal dipatok di harga kisaran Rp 250.000 untuk rute dari Stasiun Halim di Jakarta Timur hingga ke Padalarang maupun Gedebage.

Dengan harga tiket itu, artinya tarif kereta cepat hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan non-subsidi PSO yang dioperasikan PT KAI yang saat ini harga tiketnya Rp 200.000 - Rp 250.000.

Jokowi mengungkapkan, subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung sangat diperlukan agar masyarakat terdorong menggunakan moda transportasi tersebut.

Baca juga: KCIC Lakukan Uji Pertama Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pastikan Kesiapan Operasi

Tujuannya, tentu agar kemacetan bisa berkurang signifikan di jalur penghubung kedua kota besar di Indonesia itu. Akses jalan arteri maupun jalan tol Jakarta-Bandung memang kerap mengalami kemacetan parah.

“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Minggu (13/8/2023).

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi lagi.

Subsidi berupa PSO juga akan diberikan untuk tiket LRT Jabodebek. Kedua transportasi massal berbasis rel itu juga akan saling terkoneksi.

Jokowi menjelaskan bahwa kereta LRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.