LKPP Dorong Optimasi Serapan Pengadaan Pemerintah Lewat Toko Daring
Data BPS mencatat setiap belanja senilai Rp 400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan.
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ucup Hidayat mengemukakan, hasil analisa memperlihatkan keunggulan dan tantangan metode pengadaan barang/jasa melalui toko daring. Beberapa keunggulan toko daring antara lain metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan cepat, tampilan fitur yang mudah, serta jaminan terhadap waktu pengiriman.
“Toko daring perlu menjadi mitra dalam tata kelola pemerintah,” ujarnya.
Vice President Mbizmarket Joko Wardoyo mengemukakan, Mbizmarket sebagai salah satu PPMSE/ mitra Toko Daring LKPP telah digunakan di 34 provinsi, 162 kabupaten/kota dan 40 kementerian/lembaga Republik Indonesia.
Dia mengatakan, jumlah penyedia barang/jasa di Mbizmarket yang aktif tercatat 37.120, produk tayang berjumlah 897.446 produk, dengan jumlah pembeli 44.123 di seluruh Indonesia.
Mbizmarket akan menyelenggarakan proyek percontohan untuk pengunaan kartu kredit Indonesia dalam transaksi pembayaran. Penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) untuk belanja di Mbizmarket meliputi dua tahapan, yakni tahap pembayaran menggunakan QRIS dengan nominal transaksi maksimal Rp 10 juta yang akan dirilis pada tanggal 1 Oktober 2023.
Sedangkan transaksi belanja di atas 10 juta akan dirilis di awal 2024 menggunakan token dan pembayaran menggunakan KKI.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.