Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 38,47 triliun. Jumlah ini naik Rp 400 miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp 38,07 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.

"Seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia," kata Menhub Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Pertahankan Status White List, Kemenhub Terbitkan Aturan Pengawasan Kelaiklautan Kapal Indonesia

Besaran pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023.

Menhub Budi mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.

"Kita harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat," ucapnya.

Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yaitu' Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

"Dari terma tersebut, artinya adalah apa yang kita bangun ini tidak semata membangun konektivitas, tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan juga memperhatikan isu-isu lingkungan," tutur Menhub.

Adapun dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2023, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut:

• Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar
• Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar)
• Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun)
• Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun)
• Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun)
• Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun)
• Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar)
• Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun)
• Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar)

Sementara beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di sektor darat, laut udara, dan perkeretaapian.

Dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service di 10 Kota, layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara.

Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.