Secara bertahap, ia mengatakan hal ini akan terus dilakukan sehingga pada tahun 2025 diharapkan permintaan etanol meningkat seiring konsumsi BBM. Hal ini, sambungnya, akan meningkatkan investasi di sektor bioenergi.

"Ini apalagi pemerintah telah mengeluarkan Perpres dimana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk swasembada gula dan etanol dan kami harap dari situ ada tambahan supali 1,2 juta kiloliter untuk campuran dari gasoline ini," jelasnya.

Untuk ketersediaan etanol, Nicke menjelaskan Pertamina akan mengimpornya. Maka itu Nicke juga meminta dukungan pemerintah, salah satunya membebaskan bea cukai bioetanol.

"Tentu kami perlu support tentu satu pembebasan bea cukai, kedua sampai investasi bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus impor dulu tapi itu tidak masalah karena kita pun impor gasoline," ucapnya.

"Kita hanya mengganti impor gasoline dengan impor etanol secara emisi lebih baik dan untuk itu sementara belum kita memenuhi dalam negerinya, kita juga minta ada juga pembebasan dari pajak impornya," imbuhnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) baru yang mengalokasikan 710 hektare untuk swasembada gula maupun etanol.

Dari perpres tersebut, Nicke berharap ada tambahan suplai 1,2 juta KL sebagai bahan pencampuran bensin tersebut.

"Jadi itu yang kami harapkan support dari komisi VII, mengingat Indonesia ini sangat strategis karena bisa serap tenaga kerja banyak. Kita juga bisa gunakan energi sesuai dengan domestic resources yang kita miliki which is BBM dan bisa kurang emisi dengan cepat, apalagi sekarang masalah polusi lagi hits," sambung Nicke.(tribun network/tis/dod)