TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai masyarakat kelas bawah akan menangis jika wacana Pertalite dihapus tahun depan terealisasi.

Diketahui Pertamina akan menghapus BBM RON 90 atau Pertalite pada tahun 2024.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan memindahkan subsidi ke BBM RON 92 atau Pertamax.

Rencana menghapus Pertalite ini telah disepakati dengan pemerintah sebagai salah satu road map meningkatkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.

"Kalau Pertalite itu mau dihapus pemerintah harus mencari pengganti terhadap Pertalite itu. Artinya Pertalite itukan subsidi, berarti yang memakai selama ini kalangan menengah ke bawah," kata Trubus dihubungi Kamis (31/8/2023).

Kemudian ia mempertanyakan jika Pertalite dihapus apa pengganti yang disiapkan oleh pemerintah.

"Jadi kalau Pertalite mau dihapus penggantinya apa. Menurut saya lebih baik Pertalite dipertahankan, yang menjadi persolan itukan kebanyakan yang mampu (Gunakan Pertalite) masalahnya," kata Trubus.

Lalu ia mengusulkan lebih baik Pertamina gunakan aplikasi MyPertamina untuk mengkontrol pengguna Pertalite memastikan dari kalangan menengah ke bawah.

"Jadi (Mengatasi) yang mau beli itu bisa pakai KTP atau aplikasi MyPertamina. Nanti dikategorikan tidak mampu belinya itu (Pertalite) subsidi. Sehingga Pertalite tetap ada," jelasnya.

Trubus menegaskan realisasi penghapus Pertalite tahun depan akan membuat masyarakat kelas bawah menangis.

"Dari pada dihapus Pertalite. Kalau dihapus Pertalite masyarakat kelas bawah akan menangis nanti," tutupnya.
 

Pertamina Hapus Pertalite Tahun 2024, Beri Subsidi ke Pertamax

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengumumkan akan menghapus BBM RON 90 atau Pertalite pada tahun 2024.

Lantas, Nicke mengatakan Pertamina akan memindahkan subsidi ke BBM RON 92 atau Pertamax.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Rabu (30/8/2023).

Nicke menjelaskan rencana ini telah disepakati dengan pemerintah sebagai salah satu road map untuk meningkatkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.

Selain itu, adanya kebijakan ini juga sebagai langkah menaati aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana BBM yang boleh dijual di Indonesia wajib minimal beroktan 91.

"Kita dulu dua tahun dulu memulai program Langit Biru. Program pertama adalah kita menaikkan BBM subisdi dari RON 88 menjadi RON 90. Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana program Langit Biru tahap kedua di mana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 ke RON 92."

"Karena aturan KHLK menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia 91," ujarnya dikutip dari YouTube Komisi VII DPR.

Baca juga: Bos Pertamina Sebut Perubahan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan

Selain itu, Nicke mengatakan BBM RON 92 atau Pertamax akan dicampur dengan etanol gasoline Pertamina.

Alhasil, ada tiga produk gasoline Pertamina berjenis Pertamax yang dijual ke masyarakat.

"Tahun 2024 kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92, sebetulnya itu Pertalite kita campur dengan etanol, naik oktannya dari 90 ke 92, jadi tahun depan hanya akan ada tiga produk pertama adalah Pertamax Green 92 dengan campur RON 90 dengan 7 persen etanol atau E7, kedua adalah Pertamax Green 95 mencampur Pertamax Ron 92 dengan 8 persen etanol dan ketiga adalah Pertamax Turbo," katanya.

Nicke menjelaskan strategi pencampuran BBM dengan etanol berdampak baik bagi lingkungan dan ekonomi.

Secara bertahap, dirinya mengatakan akan terus dilakukan sehingga pada tahun 2025 diharapkan permintaan akan etanol meningkat seiring konsumsi BBM.

Hal ini, sambungnya, akan meningkatkan investasi di sektor bioenergi.

"Ini apalagi pemerintah telah mengeluarkan Perpres dimana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk swasembada gula dan etanol dan kami harap dari situ ada tambahan supali 1,2 juta kiloliter untuk campuran dari gasoline ini," jelasnya.

Untuk ketersediaan bahan baku etanol, Nicke menjelaskan pihaknya akan mengimpor nya.

"Tentu kami perlu support tentu satu pembebasan bea cukai, kedua sampai investasi bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus impor dulu tapi itu tidak masalah karena kita pun impor gasoline."

"Kita hanya mengganti impor gasoline dengan impor etanol secara emisi lebih baik dan untuk itu sementara belum kita memenuhi dalam negerinya, kita juga minta ada juga pembebeasan dari pajak impornya," pungkasnya.