Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bayu Krisnamurthi, memberi catatan kepada pemerintah agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Indonesia dapat tercapai.

Menurut dia, dalam mencapai 17 target SDGs tahun 2030 yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Bahas Tren Global, Menteri Perdagangan RI Singgung Potensi Ekonomi Hijau di AECC Meeting

Namun, harus mengandalkan pihak swasta melalui investment by business, application of new business model, practice of social entrepreneur.

"Plus CSR, filantorpis, dan inisiatif individu. Ini menyangkut lebih besar porsinya daripada apa yang bisa dilakukan pemerintah," katanya dalam Webinar Road to The 43rd ASEAN SUMMIT 2023: Promoting ASEAN Relevance In Global Market, Senin (4/9/2023).

Ia mengatakan, jika model bisnis tidak berubah, Indonesia akan semakin sulit mencapai 17 SDGs tersebut.

Adapun bila pihak swasta ingin didorong mengaplikasikan model bisnis baru, Bayu menyebut harus ada cara inovatif dari sisi pembiayaan.

"Salah satu bentuknya misalnya kita butuh innovatife funding untuk accelerate achievement, mulai mobilization of impact invesment, green banking, harus ada fiscal policy reform, blue finance ecostym, capital market deepening termasuk misalnya menggunakan pendekatan syariah," ujar Bayu.

"Tanpa itu maka SDGs akan makin sulit untuk bisa dicapai," lanjutnya.

Ia kemudian menyebut SDGs tidak cukup hanya bisa diselesaikan di Jakarta, tetapi harus masuk ke daerah-daerah.

Saat ini, sudah ada 32 rencana aksi lokal mencapai SDG di 32 provinsi yang diberlakukan, berangkat dari regulasi pemerintah.

Baca juga: Berperan Penting Terhadap Ekonomi, Industri Pertambangan Didorong Jalankan Praktik Berkelanjutan

"Belum berarti bahwa pelaksanaannya akan selalu baik atau rapi dan bisa terlaksana dengan sebagaimana yang diharapkan, tapi paling tidak sudah ada dasar hukumnya," kata Bayu.

Kemudian, sudah ada 39 sentra SDGs di perguruan tinggi di 21 provinsi.

Menurut dia, ini bisa membantu dalam mencapai perubahan perilakukan ekonomi masyarakat untuk bisa kemudian lebih sejalan dengan tujuan SDGs.

"Nah, data monitoring dan evaluasi itu menjadi critical karena kita harus bisa membuktikan bahwa yang kita lakukan itu memang memiliki impact," ujar Bayu.